Bansos Hibah Riau

Bansos Hibah Riau – DURI, PROKOPIM – Dalam rangka finalisasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021, Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Bengkalis telah menandatangani laporan bantuan hibah dan kesejahteraan, pada Senin (7/12/ 20) di Ball Ball Hotel Surya Duri.

Rapat dibuka oleh Plt Walikota Bengkalis melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bengkalis, H Heri Indra Putra, yang dihadiri Staf Perencana Analisis Teknis Operasional, Kepala Bagian Keuangan Daerah Kementerian Pembangunan Nasional, Junianto Nugroho, Kepala APBD BPKAD Riau, Ispan S Syahputra dan yang terlibat dalam dukungan dan bantuan sosial untuk penyusunan RAPBD 2021.

Bansos Hibah Riau

H Heri mengatakan, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang perencanaan anggaran bantuan dan kesejahteraan melalui APBD Kabupaten Bengkalis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kejati Riau: Tuduhan Kongkalikong Penanganan Bansos Siak, Fitnah! » Bertuahpos

“Untuk itu saya meminta seluruh peserta berpartisipasi dengan baik dalam proses ini dan memahami pemberian dukungan dan bantuan sosial untuk menyukseskan penyusunan APBD 2021,” ujarnya.

Sejak H Heri melanjutkan, seperti kita ketahui bersama, penggunaan bantuan dan bantuan kemanusiaan merupakan bagian terpenting dari anggaran APBD 2021 untuk rakyat. Selain itu, tahun 2021 merupakan tahun terakhir masa jabatan RPJMD Kabupaten Bengkalis.

“Untuk itu penting terjalin hubungan tersebut, serta penataan APBD yang baik, dan akal sehat dalam melaksanakan kebijakan Pemkab Bengkalis dalam menyusun APBD. , transparansi dan akuntabilitas dibuat”, H Heri.

Dugaan Korupsi Dana Hibah Siak, Gpmppk Desak Kejagung Copot Kajati Riau

Dalam paparannya, Direktur Kesatuan Bangsa dan Aksi Politik, Jenri Salmon Ginting, AP, M.Si, menyampaikan bahwa dari segi dukungan sosial dan kesejahteraan, partai politik (parpol) daerah/kota pada tahun 2022 , hanya lima daerah/kota yang diajukan dan disetujui. Gubernur Riau.

Disediakan dalam PP n. 1 Tahun 2018 berisi perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Pemdagri n. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Kelola Proses Pencairan, Penyaluran dan Pelaporan Penggunaan Bantuan Politik Keuangan.

Selain itu, untuk mendukung parpol, Pemprov Riau dan Kesbangpol memberikan hibah sebesar 13,8 miliar kepada 10 parpol yang telah aktif dan selesai pelaksanaannya sehingga jika selesai tepat waktu dapat diberikan lagi pada bulan Januari.

Pertahankan Opini Wtp, Pengelolaan Hibah Dan Bansos Terus Dibenahi

Sementara itu, Sekretaris Komisi I Nanang Haryanto mengatakan usai koordinasi menambahkan dukungan parpol terkait anggaran APBD di masing-masing kabupaten/kota, dalam hal ini menginginkan anggaran meningkat pada tahun 2023.

Dalam konteks ini, Sanusi menanyakan bagaimana kategori partai memberikan iuran kepada para pihak, menentukan besarnya iuran yang dikeluarkan jika para pihak meminta uang.

Dalam PP n. 1 Tahun 2018 menetapkan bahwa besaran sumbangan atau bantuan kepada partai politik tidak dibatasi, tergantung pada alokasi APBD masing-masing daerah.

Ribuan Mahasiswa Desak Gubernur Riau Mundur Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Puluhan Milyar

Ia menjelaskan, “Misalnya, saat ini Kabupaten 2022 hanya sampai 5.500. Untuk selanjutnya, parpol bisa memberikan angka 10.000 atau lebih dan itu tergantung kapasitas APBD Kabupaten Bengkalis.”

Di akhir diskusi ini, Direktur Kantor Kesatuan dan Politik Jenri Salmon Ginting, AP, M.Sc menyampaikan bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh kelompok politik adalah menyurati Bupati, kemudian kepada Bupati. menginstruksikan TAPD untuk memverifikasi apakah anggaran yang diajukan oleh partai politik dapat diterima oleh APBD berikutnya setelah diterima oleh TAPD, Bupati menyurati Gubernur Riau untuk kemudian diverifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penertiban kabupaten/kota, jelas ada yang mengontrol dukungan parpol, dan ketua kelompok adalah direktur Lembaga Kesbangpol, yang meliputi direktur bagian hukum, direktur BPKAD, direktur Bapenda. , dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri n. 36 Tahun 2018 untuk melanjutkan APBD dapat disetujui PEKANBARU,- Massa besar anggota Komisariat HMI FAI-UIR Teknik Pekanbaru, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Riau, Kamis (31/3/2022). .

Terkait Hibah Dan Bansos Sudah Ada Perwako Yang Mengaturnya

“Pak Kajati Riau mohon disimak, kunjungan kami ini untuk mengecek proses hukum terkait dugaan korupsi di Kabupaten Siak pada masa pemerintahan yang sama,” teriak Koordinator HMI Handika Ahmad.

Ketua Koordinator Gerakan HMI, Fery, mengatakan: “Kami menyerukan agar keadilan ditegakkan dalam cuaca apa pun. Hukum harus tegak, bukan goyah.”

Usai berorasi secara bergantian, Fery pun membacakan petisi yang dibawanya ke Kejaksaan Agung di Riau. Mereka mendesak Dirjen Kejati Riau untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi program hibah dan kesejahteraan Pemkab Siak 2014-2019. Suap yang kita bicarakan hari ini bukan dua hati, yaitu 57,5 ​​miliar.

Sidang Korupsi Dana Bansos Dispora Kepri, 5 Terdakwa Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa

“Coba kita pikirkan, kalau anggaran sebesar itu untuk merenovasi SD, berapa banyak SD yang akan dibangun untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Padahal, anggaran sebesar itu diduga akan merugikan pemerintah, kerugian besar bagi masyarakat. wilayah Siak”.

Selain itu, HMI juga meminta Kejaksaan Tinggi Riau mengusut tuntas korupsi anggaran rutin BPKAD Pemerintah Siak 2014-2019. Dugaan korupsi anggaran rutin BPKAD Siak sebesar 40,6 miliar.

“Kami juga meminta penyidik ​​Kejaksaan Agung Riau segera mengungkap keterlibatan kasus korupsi, donasi dan bantuan serta anggaran rutin BPKAD Kabupaten Siak,” ujarnya.

Akui Tidak Pernah Diperiksa Polda Riau,bukti Dugaan Keterlibatan Amril Di Kasus Bansos Bengkalis Diserahkan Spi Riau Ke Mabes Polri Riaunet.com

Pihaknya juga meminta penyidik ​​Kejaksaan Agung Riau segera menuntaskan penyidikan terhadap 15 aset kesejahteraan dan 40 barang konsumsi.

Selain itu, dalam orasi publik, HMI juga menyampaikan bahwa ada tudingan ada pimpinan yang mendukung kasus tersebut. Jika memang ada bukti bahwa Anda pezina, HMI akan meminta sikap tegas kepada Kepala Kejaksaan Riau.

“Kami mengingatkan semua orang, termasuk para petinggi negara ini, untuk tidak membela atau menunjukkan keunggulan atas kejahatan korupsi,” ujarnya.

Gpmppk Optimis Kajati Riau Bisa Segera Umumkan Tersangka Kasus Dana Hibah Siak Mengarah Ke Siapa

Selain nama pribadi pimpinan, massa HMI juga menyebut nama satu orang berinisial nama depan, yang dianggap dekat dengan pimpinan yang diduga terlibat memperdebatkan kasus tersebut.

“Ingat kedaulatan ada di tangan rakyat, jabatan bersifat sementara. Sementara itu, kita tidak akan berhenti berjuang untuk masyarakat luas”.

Dan dia menyimpulkan: “Kami menyambut baik permintaan dari HMI. Tawaran para mahasiswa muda, terutama dalam hal bantuan yang dikatakan terkonsolidasi dan insya Allah akan segera berakhir”.

Dugaan Korupsi Bansos Di Siak, Kejati Riau Tunggu Audit Bpk

Hadiri Israel Peringatan Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Ketua DPRD Inhil Serentak Serap Pendapatan Dan Klaim Warga Danau Pulau Indah Obwis Alam Bulot Sampalam Asri MACAN Linggau Satgas Polsek Lubuk Linggau Polda Sumbar Tersangka Lagi. Polres Indramayu menggelar pelatihan berkendara aman

PEKANBARU, – Sejauh ini proses hukum terkait dugaan korupsi puluhan miliar program bantuan pemerintah Kabupaten Siak tahun 2014-2019 pada masa pemerintahan Bupati Siak Drs Syamsuar dikabarkan terhenti di Riau. Pengadilan Tinggi. Rabu (08/09/2021).

Pada masa pemerintahan Jaksa Agung Riau, Dr. Mia Amiati, SH, MH, santer diberitakan di berbagai media bahwa penyidik ​​Riau melakukan berbagai pemeriksaan terhadap ratusan orang yang terlibat dalam penyaluran uang bantuan. diperkirakan mencapai lebih dari 57 miliar, namun sejauh ini informasi yang masuk pada September 2021 tentang proses hukum telah dipertanyakan oleh banyak pihak.

Syamsuar Terseret Kasus Dugaan Korupsi Dana Bansos, Pelapor Minta Kejaksaan Jangan Main Mata Dengan Gubernur Riau

Diketahui, isu kesejahteraan sosial senilai lebih dari 57 miliar itu mencakup 3 DPO di Pemkab Siak, yakni Bappeda Kabupaten Siak, Keuangan Daerah (BKD) dan Sekda Pemkab Siak. Dari beberapa pihak yang diperiksa Kejaksaan Agung Riau berdasarkan cerita Asisten Investigasi Kejaksaan Agung Riau, Raharjo mengatakan kepada operator media bahwa hingga Maret 2021 mereka dianggap sebagai saksi, antara lain Indra Gunawan, Ikhsan dan Ulil Amri.

Laporan Kejaksaan Tinggi Riau, Asintel, Raharjo Budi Kisnanto, dilaporkan GoRiau 16/ mengatakan: “Ya benar tiga orang yang diperiksa sebagai saksi, dan tiga orang datang ke Kejaksaan Siak untuk diperiksa. .” 03/2021.

Terkait hal itu, Ketua Asosiasi Pemberantasan Korupsi Riau (Formasi) Riau, dr. Nurul Huda, SH, MH kepada awak media mengatakan, pihaknya prihatin dengan proses hukum korupsi di Provinsi Riau, khususnya untuk menuntaskan masalah korupsi pemberian kesejahteraan Siak periode 2014-2019 Kabupaten Siak periode Drs Syamsuar.

Komisi V Dprd Riau Pelajari Teknis Bantuan Rumah Ibadah Ke Pemprov Sumut

“Dari apa yang kita lihat di undang-undang korupsi Siak terkait kesejahteraan sosial ini, jelas bagi kita ada bukti bahwa itu bisa diterima. Kenapa? Kita semua tahu, di zaman Jaksa Agung Riau Dr. Mia Amiati, Semua orang tahu bahwa kasus ini diduga melibatkan Syamsuar selaku bupati pada saat itu sudah diusut, namun yang kami ketahui sekarang, informasinya down dan kami sangat berharap ini tidak sampai di SP3 Kejati Riau,” ujar Dr. Huda.

Memang, pihaknya dalam waktu dekat akan mempertimbangkan masalah itu dibawa ke pengadilan dan sistem pemeriksaan pendahuluan, karena pengurangan ini harus disebut hasil kasus Mangkrak di Pengadilan Tinggi Riau.

“Kami Paguyuban Riau melihat ini sebagai salah satu cara tidak penegakan hukum dalam menangani korupsi di Riau akan kami gugat, karena masyarakat Riau yang dirugikan jika penegakan hukum seperti ini. Tapi coba kita lihat lagi, sejauh ini persidangan sudah sampai ke pengacara Riau, setelah itu akan kita pertimbangkan,” sambung Huda menjelaskan.

Bimtek Hibah Dan Bansos Berdasarkan Peremendagri Nomor 123 Tahun 2018

Ditanya oleh operator media tentang posisi Syamsuar sebagai bupati saat itu, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk terlibat dalam sosialisasi dan sosialisasi kebijakan bantuan sosial puluhan miliar yang diduga salah? Nurul Huda menegaskan, tidak mungkin walikota yang memiliki kebijakan anggaran dalam kekuasaannya menghindari kasus ini, karena menurut Huda, jabatan Sekda, Bppeda dan BKD dan lainnya merupakan perpanjangan tangan Bupati, amanat bupati. , disetujui bupati, sehingga bupati harus lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaannya

Hibah bansos, proposal hibah bansos, contoh proposal hibah bansos, hibah, hibah anjing, hibah dan bansos, hibah amanah, hibah pemerintah, bantuan hibah, jenis hibah, bansos, dana hibah