Bansos Jabar 2018

Bansos Jabar 2018 – Gubernur Provinsi Jawa Barat M. Ridwan Kamil bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi beserta jajarannya menjelaskan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Bekasi.

KOTA BEKASI, – Gubernur Provinsi Jawa Barat M. Ridwan Kamil datang ke Bekasi untuk menjelaskan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi keluarga kurang mampu, khususnya dampak bagi keluarga terdampak wabah Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

Bansos Jabar 2018

Walikota Bekasi Rahmat Efendi, Kapolres Metro Kota Bekasi, Kombespol Vijonarko, Dandim 0507 Bekasi didampingi Kolonel Rama Pratam.

Dampak Covid 19, Diskominfo Jabar Terima 40.787 Aduan Bansos

Ini adalah pertemuan dan peluncuran bantuan publik untuk Covid 19 di Kantor Pos Indonesia, Cabang Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

M. Ridwan Kamil mengatakan hari ini dirinya melakukan perjalanan ke Bodetabek yang merupakan hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jabar.

“Tentunya kita kritis terhadap pemberlakuan PSBB hari ini, tapi menurut saya ada sekitar 50 persen pengurangan lalu lintas di jalan utama dan jalan tol, tapi di daerah terpencil dengan kepadatan penduduk yang tinggi, itu harus menjadi perhatian sekunder. , karena saya di kota. Kalau di Depok dulu jalanan masih ramai pengendara, tapi kalau di jalan tol aman,” kata Gubernur Jabar, Rabu (15/4).

Memastikan Penyaluran Blt Lancar, Polsek Anjatan Lakukan Pengamanan

Pada hari ini juga, Gubernur Jawa Barat mulai mengirimkan bantuan dari provinsinya yaitu kota Bekasi yang terpenting terletak di episentrum DKI Jakarta.

“Hari ini sebagai subsidi kami kirim beras ke kabupaten-kabupaten untuk membangun dapur umum, juga untuk membeli kebutuhan bazaar dan pengusaha Bulog,” ujarnya.

Pengiriman cabang kota Bekasi di Indonesia bagus, karena kantor pos memiliki kantor pusat dan aplikasi, inventaris, sehingga warga tidak perlu mengantri untuk mengambil, kedua, juga memungkinkan Anda untuk mengambil dan pergi. dengan membaginya, sehingga mereka memiliki pendapatan dividen.

Bantuan Sosial Tahun 2018

“Karena jumlahnya besar, tidak bisa selesai dalam empat hari, paling tidak butuh 10 sampai 15 hari untuk mendistribusikan data tentang yang sudah selesai,” jelas Kang Emil.

Terkait PSBB, disarankan agar Gubernur memberdayakan Wali Kota Bekasi untuk menegakkan PSBB secara tegas di Satgas Kota Bekasi, yang salah satunya jika memungkinkan harus ditilang bagi pelanggar. tol, berupa lembar khusus pelanggaran PSBB.

“Saya berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, Polda Jabar, agar masyarakat yang melanggar undang-undang tidak hanya ditegur, tapi pemerintah menyurati untuk melanggar, agar nanti ada efek jera. Kami akan tegur,” kata Ridwan Kamil.

Akibat Dampak Covid 19, Kadinsos Subang Usulkan 267.536 Warga Subang Non Dtks Untuk Dapatkan Bansos

Pesan terakhir adalah Kota Bekasi harus ada big test, percuma jika PSBB tidak sesuai dengan big test, maka gubernur Jabar akan menambah alat rapid test yang sudah termasuk swab test yang baru kita beli dari gubernur. .

Menurut sambutan gubernur, secara teori tes maksimal 0,6 persen dari sejuta, sehingga penduduk Bekasi yang berpenduduk sekitar 2,4 juta jiwa itu perlu 15.000 jiwa untuk menyelesaikannya.

Laporan Wali Kota Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat yang berada di Kantor Pos Indonesia Cabang Kota Bekasi menyebutkan, PSBB yang beroperasi di Kota Bekasi masih terlihat di jalan-jalan pemerintah, dan kami sudah menulis surat. Ke lima daerah walikota (Bodebek), termasuk gubernur DKI Jakarta di provinsi, untuk melindungi daerahnya, karena kota Bekasi sangat dekat dengan tempat ini.

Kasus Penyelewengan Bansos Terjadi Di Jawa Barat

Terkait wabah Covid-19, walikota juga menyampaikan bahwa semakin cepat kita melakukan tes di wilayah RT RW kota Bekasi, semakin istimewa pertumbuhannya, kita berharap kota Bekasi masuk zona merah di setiap kecamatan. Warga bisa melihat data terupdate di corona.bekasikota .go.id dan mengikuti aturan yang diterapkan Pemkot Bekasi agar bisa menunggu seperti biasa.

Selanjutnya terkait Data Jaminan Sosial Terpadu (DTKS) di Bekasi, kami menambahkan 130.000 dari provinsi Jawa Barat tanpa data DTKS dan mengatakan bahwa besok kami dapat mengirimkan sekitar 30 persen langsung tanpa DTKS dan pendampingan. Kepada warga Bekasi. (adv.)

MIMIKA, – Panglima tentara Tsenderavashikh, Mayjen TNI. Muhammad Saleh Mustafa Danrem 172/PWY Brigjen Joe Sembiring diangkat paksa menjadi Dankolakops TNI.

Bansos 2023 Cair Lagi, Cek Penerima Pkh Dan Bpnt Di Link Ini

JAKARTA, – Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Badan Reserse Kriminal Polres melakukan operasi harian yang diperpanjang dengan sasaran Kuranmor, Kurat.

DEKAI,- 15 staf Kodim 1715/Yahukimo memberikan akses dan pengenalan kepada siswa TK YPK tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jakarta, – Indonesia telah mengirimkan Tim Tanggap Darurat Medis (EMT) untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam bencana gempa di Turki. Kepala Satpol PP

Ada Masker Dalam Paket Bansos Propinsi Jabar

KOTA BEKASI, – PT PLN (Persero) Bagian Pelayanan Pelanggan (UP3) Bekasi, Jawa Barat (Jabar) evaluasi dan dukung ajang kompetisi internasional – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) U Rujanul Ulum mengeluarkan penyaluran bantuan kemanusiaan. (bansos) ke Kecamatan Sumber, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kantor Pos Sumber, Sabtu (5/9/2020).

Pada agenda hari ini, bantuan kemanusiaan akan diberikan kepada 109 Rumah Tangga Sasaran (KRTS) di Desa Tukmudal dan 34 KRTS di Desa Pasalakan. Direncanakan 479 bansos berupa sembako dan non tunai dapat disalurkan seluruhnya oleh lima karyawan PT Pos Indonesia dan 10 mitra ojek.

Selain itu, sebaran penerima kesejahteraan di provinsi di Kabupaten Sumber dan Talun sendiri sebanyak 2.161 Rekening Informasi Jaminan Sosial (DTKS) Terpadu dan total KRTS di Kabupaten Cirebon sebanyak 479 DTKS.

Hore! Bansos Kartu Sembako Rp300.000 Bakal Cair, Buruan Cek Disini

Dalam sambutannya, Kang Wu mengatakan bahwa bantuan masyarakat provinsi ini merupakan bukti bahwa kepemimpinan Jawa Barat berkomitmen penuh kepada rakyatnya di tengah pandemi global COVID-19.

Selain itu, pemasok kebutuhan bantuan sembako berasal dari pengusaha lokal, sehingga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal. “Dari (kabupaten) Cirebon, (kabupaten) untuk Cirebon,” kata Kang Woo.

“Data ini dari Bupati (Cirebon) yang tahu betul siapa (penerima bansos) yang berhak. Kita berharap bansos ini digunakan dengan benar. Ya, (warga) lebih butuh (dibanding bansos) tapi saya harap semoga bermanfaat,” tambahnya.

Raih Penghargaan Apresiasi Saran Terbaik, Wali Kota: Bansos Kota Cirebon Tepat Sasaran

Ia berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang telah mengumpulkan informasi sekitar 72.000 warga terdampak wabah COVID-19 yang membutuhkan bantuan.

Namun, Kang Woo mengingatkan, bansos provinsi merupakan salah satu dari sembilan bantuan kepada masyarakat Jabar.

Kesembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PHH), Kartu Sembako, Bantuan Pemerintah Presiden (Banso), Dana Desa (Kabupaten), Kartu Prakerja, Bantuan Keuangan dari Departemen Sosial, Bantuan Pemerintah Provinsi. , dan bantuan negara dari kabupaten/kota.

Polda Jatim Salurkan Bansos Untuk Korban Gempa Cianjur Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur

“Pemerintah telah memberikan sembilan gerbang bantuan. Untuk mencari nonpeserta (yang menerima bantuan dari lembaga), provinsi memberikan bantuan sosial dengan cara ini. Oleh karena itu, bantuan ini bukan untuk seluruh warga Jabar, tapi hanya untuk yang teregistrasi dan terdaftar, kata Kang Wu.

“Setelah adanya pendampingan masyarakat di provinsi ini, kami meminta masyarakat untuk tidak ribut. Jika seseorang belum mendaftar, mari kita bicara lagi. Pengiriman mekanis, ”tambahnya.

Kang Wu juga mengatakan, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemda) Jabar terus berkoordinasi dengan 27 kabupaten/kota terkait bantuan publik. “(Bansos) adalah fase kedua dari (e) perjuangan pemerintah provinsi Cape Barat melawan COVID-19. (Fase) pertama adalah respons kesehatan, yang kedua adalah bantuan kemanusiaan, (fase) ketiga adalah menjadi organisasi yang kuat, ” dia berkata.

Pemda Provinsi Jabar Mulai Salurkan Bansos Untuk Nelayan Dan Nakhoda

“Insya Allah Jabar (Pemprov) bisa mengurangi dampak COVID-19 melalui tiga level ini sesuai tuntunan pemerintah pusat,” ujar Kang Wu.

Sementara itu, Wakil Kepala Wilayah Kantor PT Pos Indonesia V Jawa Barat dan Banten, Heru Setiadi mengatakan, ada 12.233 saham KRTS dari DTKS dan 60.579 saham KRTS non DTKS dari 40 kecamatan dan 409 desa di Kabupaten Cirebon.

“Satu tetes (paket) dari Bulog yang diterima langsung disalurkan. Untuk pegawai kantor pos Cirebon ada 172 pegawai, pengiriman bantuan pemerintah sudah kami latih 110 orang yang sudah termasuk PT Pos, ojol dan pihak pengantar pihak ketiga lainnya,” kata Heru.

Ridwan Kamil Paparkan Bansos Dan Penerima Dtks Untuk Warga Kota

“Kalau ada yang bawa 20 bungkus, sehari bisa 2.200 bungkus (bansos). “Dengan dukungan dan doa semua orang, kami berharap dapat menyelesaikan pesan tepat waktu,” katanya.

Menurut Bupati Sirebon Imron Rosyadi, bantuan kemanusiaan ini merupakan langkah awal dalam upaya serupa melawan COVID-19 di Jawa Barat.

“Saya berharap bantuan (program) sosial ini dapat memberikan pengetahuan dalam memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, yang membutuhkan kerjasama yang kuat dari KRTS dan pengetahuan tentang tanggung jawab semua pihak,” kata Imron.

Polres Majalengka Polda Jabar Berikan Bansos Kepada Kaum Buruh Dan Kuli Panggul Serta Sosialisasikan 3m Patuhi Protokol Kesehatan

Selain Imron dan Kang Woo, ikut serta dalam penyaluran bantuan pemerintah ke Kantor Pos Sumber antara lain Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Arifin Soejayana, Sekda Kabupaten Sirebon dan Forkopimda Kabupaten Sirebon.

Usai menyalurkan bantuan sosial, Kang Woo didampingi Kepala Dinas Perhubungan Jabar Heri Antasari meninjau Pos Pemeriksaan Ramayana Weru Cabang Ramayana, Kawasan Plered.

“Saya berharap masyarakat tetap mengikuti anjuran pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk tetap di rumah saja. Meski dengan kendaraan, mudik tetap dibatasi,” ujar Kang Woo.

Camat Cikancung Tak Ingin Terjadi Kesenjangan Sosial Dalam Pendistribusian Bansos

– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Huawei Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk bekerja sama menyiapkan Kementerian Sosial RI agar alokasi bantuan sosial tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. tepat waktu. Pilkada 2018 serentak.

, BOGOR – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah menetapkan anggaran sebesar Rp. Dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebesar 6 miliar. Hanya Kota Bogor yang mendapat alokasi Rp. 89 miliar kali.

Menteri Sosial RI, Idrus Markham, memastikan alokasi dana bansos pada Pilkada 2018 kali ini tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Kunker Ke Jabar, Mensos Ingin Bp3s Membuat Kajian Atasi Kelemahan

“Untuk itu, kami dan Komisi VIII DPRK memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bantuan tepat waktu,” kata Idrus Markham usai pemutakhiran penyaluran bansos kepada 500 penerima manfaat di Bogor.

Mensos mencatat penyaluran bantuan kemanusiaan akan ditinjau kembali di seluruh wilayah Jawa Barat. “Ini bentuk lain dari komitmen bersama, yaitu meninjau

Pilgub jabar 2018, bansos umkm, blt bansos, jabar, situs bansos, bansos, bansos cair, bansos bst, bansos ukm, pilkada jabar 2018, bansos online, cagub jabar 2018