Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun – , Badan Penyelenggara Pemilu – Anggota Bawaslu Abdul Rahman meminta semua pihak tidak memanfaatkan program bansos penanganan Covid-19 untuk kepentingan politik.

“Tidak ada yang salah dengan kepala daerah, partai, anggota DPRD, caleg atau siapapun yang ingin membantu memutus mata rantai penyebaran Virus Corona. Semua pihak harus bergabung dan mendukung upaya ini. Kami hanya mengingatkan, semua pihak, terutama yang ingin lari dari Pilkada, jangan memanfaatkan situasi saat ini untuk keuntungan Pilkada, kata Abdul Rahman. Rabu (13/5/2020)

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

“Jadi pada prinsipnya di Bawaslu kita tidak akan melarang siapapun untuk melakukan aksi kemanusiaan, tapi kita tidak akan membiarkan agenda kemanusiaan bercampur dengan kepentingan Pilkada,” tambah Abdul Rahman.

Penyaluran Bantuan Sosial, Mensos Minta Tak Melewati Tanggal 31 Desember 2021

“Aturannya jelas, yang dicatat Bawaslu adalah kegiatan atau agenda yang didukung oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, hal ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok atau pasangan calon tertentu yang berniat maju ke pilkada. Sesuai pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 ayat 3,” Gubernur atau wakil gubernur, gubernur atau gubernur, dan walikota atau wakil walikota tidak diperkenankan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. baik di daerah Anda maupun di daerah lain.” dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengangkatan calon kedua sampai dengan pengangkatan calon kedua.” kata Abdur Rahman.

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Hal ini kami kemukakan karena politik bansos dengan Covid-19 sudah terjadi di banyak tempat. Abdul Rahman menjelaskan, bansos yang dilakukan bermacam-macam bentuknya, seperti bansos yang diikat dengan hiasan atau simbol politik atau penyaluran bansos tidak dilakukan atas nama pemerintah, sedangkan bansos berasal dari negara yang dikuasai dan disalurkan. . pemerintah daerah di masyarakat terdampak Covid-19.

Sebagai upaya preventif, kami mengeluarkan surat himbauan kepada pihak Xunta de Galicia untuk pemberian bantuan kepada masyarakat khususnya Bantuan Masyarakat dalam pengendalian Covid-19 agar tidak mendorong/mengasosiasikan calon Bupati yang potensial. dan Wakil Gubernur di tahun 2020, kita tidak ingin Politik Bantuan Manusia terjadi di banyak daerah.

See also  Kelengkapan Data Mendapatkan Bansos

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Gubernur Jabar Minta Dana Perlinsos Di Kabupaten Bekasi Tepat Sasaran

Kami berharap di masa pandemi Covid-19 ini, bantuan yang diberikan benar-benar atas nama kemanusiaan, agar tidak ada yang tersembunyi. Apalagi, perintah presiden sangat jelas bahwa bantuan sosial harus digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, bukan untuk kepentingan pilkada, pungkas Abdul Rahman.

Dalam kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam menetapkan cara pencegahan hambatan sosial besar (PSBS) di Indonesia, diperlukan tindakan yang kuat untuk mendukung kebijakan tersebut, yaitu pemerintah menyiapkan serangkaian subprogram.

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Dalam pidato presiden pada 9 April 2020, pekan itu, pemerintah memutuskan kebijakan bansos baru, antara lain:

Sebanyak 1.489 Kpm Di Hiliran Gumanti Mendapatkan Batuan Sosial Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dinas

Pertama, Bantuan Khusus Pemerintah Pusat untuk sembako bagi masyarakat DKI Jakarta, dan target penerimanya: 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK. Tunjangan: Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggaran: Rp 2,2 triliun

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Kedua, bantuan sembako di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan target penerima 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK. Tunjangan: Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggaran: Rp 1 miliar

Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek, Bansos Tunai akan diberikan oleh sasaran penerima manfaat: 9 juta rumah tangga yang tidak menerima bansos PKH atau bansos sembako. Jumlah bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp16,2 triliun

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Pemprov Dki Mulai Cairkan Berbagai Bantuan Sosial

Keempat, sebagian Dana Desa disalurkan untuk pengabdian masyarakat di desa. Penerima: sekitar 10 juta keluarga. Jumlah hibah: Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp 21 miliar.

Kelima, memperkuat Program Intensif Kerja Tunai di berbagai departemen, seperti Kementerian Desa: Program Intensif Kerja Tunai Desa, dengan target 59.000 pekerja. Kementerian Pembangunan dan Konstruksi: Program kerja keuangan intensif, ditujukan untuk penerima manfaat dari 530 ribu pekerja dan total anggaran 16,9 triliun dolar. Program seperti ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, kemudian Departemen Perhubungan.

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Keenam, Polri akan meluncurkan Program Pengamanan yang menggabungkan bantuan sosial dan pelatihan, seperti Kartu Prakerja. Penerima manfaat adalah 197.000 supir taksi, supir bus, supir truk dan supir. Jumlah insentif: Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggaran: Rp 360. Jakarta – Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengindikasikan bahwa pemerintah telah melakukan banyak langkah nyata di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Jusuf Kalla untuk mengentaskan kemiskinan.

Bansos Covid 19 Di Kalteng Harus Tepat Sasaran

“Pemerintah sangat serius untuk mewujudkan tujuan tersebut dan khususnya di Kementerian Sosial, telah direncanakan empat langkah untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 9 persen pada akhir tahun 2019 ini,” ujar Mensos.

See also  Jenis Bansos Pemerintahan

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Keempat faktor tersebut adalah perluasan misi dan peningkatan anggaran program, perubahan distribusi bantuan, integrasi bantuan kemanusiaan berbasis United Database (BDT) dan bantuan kemanusiaan.

“Pertama, meningkatkan target dan menambah anggaran program. Selama lima tahun terakhir jumlah penerima bantuan kemanusiaan terus bertambah dan anggaran bantuan kemanusiaan terus meningkat.

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Monitoring Penyaluran Dana Bantuan Sosial Sembako Tunai Tahap 1

Data Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial menunjukkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH terus meningkat dari 2,79 juta KPM pada tahun 2014 menjadi 10 juta KPM pada tahun -2018. Anggaran PKH sejak 2014 meningkat signifikan dari 5,6 triliun pada 2014 menjadi 34,4 triliun pada 2019.

“PKH merupakan program utama bangsa karena berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini dengan meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui bantuan sosial nonkeuangan yang diberikan”, tandas nomor satu Departemen Kementerian. Bidang Sosial.

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Kedua, reformasi penyaluran bantuan dan subsidi publik nonkeuangan seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar pengiriman memenuhi faktor 6T yaitu sampai tujuan, tepat pengelolaan, tepat ukuran, tepat keuntungan, tepat waktu dan tepat kualitas.

Dirjen Dayasos Cek Gudang Bansos Sembako Dan Pastikan Stok Aman

“Memahami bansos 6T, Kemensos mengubah Beras Bantuan Kemiskinan menjadi Bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana KPM yang sebelumnya menerima bantuan berupa beras dialihkan ke BPNT untuk mendapatkan uang kepada habiskan untuk makan..”, jelasnya.

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Direktorat Jenderal Peduli Fakir Miskin Kementerian Sosial menyebutkan bantuan Beras Sejahtera pada 2016 mencapai 15,6 juta KK. Pada tahun 2017, transisi bertahap dari Rastra ke BPNT dimulai. Pada tahun 2019, seluruh bantuan sembako masuk ke BPNT yaitu 15,6 juta KPM.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT secara nontunai dilakukan melalui kartu bersama bernama Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu ini merupakan kartu debit yang dikeluarkan oleh Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Dengan menggunakan teknologi perbankan baru yang dikembangkan oleh HIMBARA. KKS dapat mendaftarkan detail penerima manfaat, bertindak sebagai rekening tabungan dan e-wallet untuk belanja modal saham.

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Keluarga Di Kabupaten Bekasi Masuk Daftar Penerima Blt Bbm

“KKS merupakan new social welfare 4.0 dimana seluruh bansos terintegrasi dalam satu kartu dan KPM masuk dalam sistem perbankan dan transaksi digital,” jelasnya.

Ketiga, upaya menggabungkan bantuan publik dan pendanaan berbasis Data Terpadu yang dimutakhirkan secara berkala oleh pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Kemasyarakatan-Berikut (SIKS-NG).

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

SIKS-NG adalah sistem informasi pengelolaan data terpadu untuk Peduli Fakir Miskin dan Tertinggal. Pemutakhiran data gabungan dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota melalui SIKS-NG dan hasil pemutakhiran tersebut diidentifikasi oleh Kemensos dua kali dalam setahun.

Sibansos Kota Malang

Ketersediaan Data Terpadu yang efektif dan terkini akan menjadi acuan koordinasi berbagai program bantuan atau dukungan pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Data yang terkumpul juga menjadi acuan bagi pengambilan keputusan di pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

See also  Anggaran Hibah Dan Bansos Riau

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

“Ke depan, semua program penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun di daerah akan menggunakan data yang sama. Diharapkan ini akan mempercepat penanggulangan kemiskinan,” jelas anggota dewan.

“Untuk mendorong kemandirian KPM, kami telah melatih fasilitator PKH yang utamanya memimpin KPM dalam Family Development Sessions (FDS) atau Family Development Sessions (FDS),” ujarnya.

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Dukung Akselerasi Penyaluran Bansos, Anggota Fraksi Pks Minta Pemda

Menteri Agus mengatakan keberhasilan KPM PKH dalam wisuda mandiri tidak lepas dari bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh penyelenggara PKH. Pada pertemuan P2K2, fasilitator PKH memberikan penyuluhan tentang kesehatan, gizi, pendidikan, sosial ekonomi, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial.

Di bidang kesehatan dan gizi, KPM memperoleh pengetahuan tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan, gizi ibu hamil dan perawatan sebelum melahirkan, menyusui dan pelayanan kesehatan pascakehamilan serta kebersihan lingkungan. KPM juga memberikan bantuan sosial dan ekonomi, misalnya tentang bagaimana mengelola sumber pendanaan yang terbatas, strategi menabung, strategi memulai usaha sendiri, kewirausahaan dan pemasaran, dll.

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Dalam bidang pendidikan, KPM bertujuan untuk menjadi orang tua yang sukses, memahami perilaku belajar anak usia dini, mengembangkan perilaku yang baik pada anak, dan membantu anak berhasil di sekolah.

Nelayan Rawa Pening Terima Bantuan Sosial Tunai

Dalam bidang perlindungan anak, KPM PKH dipahami sebagai pencegahan kekerasan, pencegahan penelantaran termasuk inklusi anak berkebutuhan khusus, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan ibu. Saat ini KPM PKH bidang Kesejahteraan Sosial dengan lansia atau penyandang cacat berat mendapatkan pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan home care.

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

“Tahun ini 39 ribu pengurus PKH siap menjadi garda terdepan dalam upaya memajukan kemandirian KPM PKH. Mereka adalah pemimpin dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peran penyelenggara PKH sangat luar biasa,” ungkapnya.

Memasuki lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, banyak perubahan yang dapat dilihat dan diungkapkan oleh masyarakat, baik dalam bidang infrastruktur, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan sosial, termasuk penurunan tingkat kemiskinan. .

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun

Ada Dugaan Korupsi Beras Bansos Di Bekasi, Polisi Turun Tangan

Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan angka kemiskinan pada September 2018 turun menjadi 9,66 persen dari sebelumnya 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan penurunan tersebut, jumlah penduduk miskin menjadi 25,67 juta orang dari sebelumnya 25,95 juta orang.

BPS juga mempublikasikan data tingkat ketimpangan belanja warga negara Indonesia yang diukur dengan indeks gini pada September 2018 sebesar 0,384. Jumlah ini menurun sebesar 0,005 poin dibandingkan

Dana Bansos Bekasi Tidak Turun