Hibah Bansos Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 2017

Hibah Bansos Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 2017 – Beranda Politik Pemprov Jatim Hibah Dana 7 Triliun Rupiah Birokrasi Hukum dan Tindak Pidana Polda Pelaporan Aneh

LSM Jatim Jaka melaporkan ke Polda terkait dugaan tindak pidana pembocoran informasi publik dan penyelewengan dana hibah dari Pemprov senilai lebih dari Rp 7 triliun.

Hibah Bansos Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 2017

IM.com – Pemprov Jatim dilaporkan ke Polda karena diduga merahasiakan aliran dana hibah tahun 2017. Polisi dipanggil untuk mengusut bau korupsi dana hibah lebih dari 7 triliun rupiah, yang muncul di balik kurangnya transparansi pemerintah provinsi.

Bpk Ungkap Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Dan Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Pada 20 Pemerintah Daerah

Lembaga swadaya masyarakat Jaringan Jaga Jatim (Jaka Jatim) melapor ke Polda Jatim Kamis 6 Desember 2018 lalu. Laporan ini sudah diterima

Dalam laporannya, Jaka Jatim mengajukan dua pengaduan pelanggaran yang keduanya mendapat kuitansi. Pertama, dugaan korupsi sumbangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2017. Kedua terkait dengan tindak pidana keterbukaan informasi untuk kepentingan publik dimana pemerintah provinsi diduga tidak mematuhi Komisi Informasi Publik (KIP). solusinya.

“Artinya Pemprov selaku Kepala Dinas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemprov Jatim memiliki indikasi kuat telah melakukan tindak pidana keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU KJI,” ujar dia. Direktur Jawa Timur. . LSM Jawa Kuat, Mathur Husiairi.

Binder12des22 By Harian Bhirawa

Sebelumnya, berdasarkan pengaduan JakaJati tahun 2016, Komisi Informasi Publik, dengan keputusan no. 62/VIII/KI/Prov/Jatim/-PS-A/2017 tanggal 24 Agustus 2017, memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuka informasi apapun. terkait dengan pergerakan dan pengelolaan dana hibah Sejak 2013.

Menurut KJI, sejak 2013 hingga 2017, laporan hibah yang diminta Jaka dari Pemprov Jatim merupakan informasi publik. Sehingga Jaka Jawa Timur dapat mengaksesnya sebagai permintaan informasi yang terbuka.

Pemprov Jatim kemudian mengajukan kasasi atas putusan KJI tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Akibatnya, dua lembaga peradilan menolak gugatan penggugat (Pemerintah Provinsi Jawa Timur), menguatkan putusan no. 62/VIII/KI/Prov/Jawa Timur/-PS-A/2017.

Pemdes Sekarwangi Kabupaten Sukabumi Salurkan Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2022

Namun, pemerintah provinsi percaya bahwa keputusan ini tidak berhasil. Bahkan surat itikad baik Yaka kepada Pemprov Jatim yang meminta Pemprov mematuhi putusan MA pun tak ditanggapi.

“Sayang sekali pemerintah provinsi yang selama ini dikenal transparan sering mendapat penghargaan dan ternyata hanya hiasan.” Faktanya sangat berbeda, ”kata Mathur.

Laporan terkait hibah yang diminta LSM Jawa Timur dari pemerintah provinsi, yakni, pertama, daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas menyaring dan mengevaluasi penerima hibah dan banso.

Ada 71 Penerima Hibah Dari Pemkab Mojokerto, Ini Daftarnya

Kedua, daftar lengkap dan data penerima hibah (lembaga, komunitas, individu) tahun 2017, serta total dana yang diterima. Ketiga, daftar lengkap dan data penerima hibah tahun 2014 dan 2015, dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota penerima dana.

Keempat, JakaJatim menanyakan detail alokasi bantuan kepada swadaya desa di provinsi melalui perencanaan dan penggunaan dana tersebut. Selain itu, LSM yang dipimpin Mathur Husiairi ini meminta Pemprov Jatim merombak ulang rincian pengelolaan hibah secara keseluruhan.

Meskipun PTUN dan Pengadilan Tinggi memiliki kekuatan hukum tetap, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak pernah bekerja sama dalam melaksanakan putusan PTUN dan Pengadilan Tinggi. Maka, Jaka Jatim melaporkannya ke Polda. Salinan putusan KIP, PTUN dan MA terlampir pada laporan Jake Jatim ke Poldo.

Apel Siaga Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Malam Tahun Baru 2022

Dalam pemeriksaannya, Jaka Jatim menemukan sejumlah indikasi kuat penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah di Bangkalan, Madurai, pada 2017 lalu. Paling tidak, indikasi penyelewengan muncul dari sejumlah kejanggalan, seperti fakta rincian penerima hibah. dokumen tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut Mathur, cara kerjanya adalah setiap pejabat pemerintah provinsi atau anggota dewan yang memiliki akses dana hibah memiliki operator (perantara) di setiap kota/kabupaten sebagai calon penerima hibah.

“Anggota dewan mendapat iuran 15 sampai 40 persen dari dana hibah yang dikirim melalui perantara (broker),” ujarnya.

Search [jdih Bpk Ri]

Hal lain yang membingungkan adalah, selama tiga tahun, LSM yang mencatat pengeluaran hibah Pemprov Jatim tidak pernah menemukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penerima bantuan atau penerima bantuan. Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Pemeriksaan BPK RI (LHP) tentang Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 s/d Tahun 2017.

Laporan LSM Jatim Jaka ke Polda juga mengungkap keputusan KJI, PTUN, dan Mahkamah Agung yang memerintahkan Pemprov Jatim untuk melaporkan pengelolaan hibah.

Selain hasil investigasi sendiri, LSM “Jaka Timur” juga menerima hasil pencarian mitranya, LSM “Rumah Perlindungan Rakyat” (RAR). Menurut Mathur, beberapa Pokma penerima hibah di Bangkalan mengelola PU Bina Marga di Jawa Timur.

Membangun Tanpa Dendam, Mpn Selendang Biru Nusantara Berencana Hibah Dana Pemilu 2024 Demi Menjaga Dan Merawat Nkri

“Untuk hibah Bangkalan yang disalurkan melalui karya komunitas Bina Marga Jatim, dapat disimpulkan bahwa temuan Sahabat LSM RAR adalah palsu,” kata Mathur.

NGO RAR benar-benar fokus meneliti pengelolaan dana hibah di kecamatan kecil Kabupaten Bangkalan yang notabene dikelola oleh PU Bina Marga Jawa Timur.

Pernyataan Mathur itu dibenarkan oleh Risang Bima Wijaya, direktur lembaga swadaya masyarakat Rumah Pertahanan Rakyat (RAR). Terungkap, dari total dana hibah sebesar 7,1 triliun rupiah, Dinas PU Bina Marga Pemprov Jawa Timur mengelola 236.281.500.000 rupiah atau 236,2 miliar rupiah.

Binder11jul17 By Harian Bhirawa

“Rs 41.325.000.000 akan dikeluarkan untuk Kabupaten Bangkalan,” kata Risang. Dana tersebut disalurkan kepada 196 kelompok masyarakat (pokm) di Bangkalan.

Alasan RAR hanya mengkaji dana yang dikelola PU Bina Marga karena alokasi tersebut untuk pembangunan fisik infrastruktur. Bisa berupa jalan desa, jalan desa, jalur air.

“Jadi jika ini realisasi sejati, ada bentuk yang tidak bisa disembunyikan. Sekarang tidak terlihat (hasil pembangunan infrastruktur) atau dananya benar-benar disalahgunakan,” kata Risang.

Data Penerima Bansos Di Kota Surabaya Bisa Dicek Melalui Laman Dinsos

Dia menjelaskan, pendataan difokuskan pada Pokma yang ada di kecamatan karena dianggap disiplin dalam administrasi. Diasumsikan bahwa semua pendapatan dan pengeluaran didokumentasikan dengan hati-hati.

“Selain itu, manajemen memiliki lebih banyak peluang, kontrol dan pengawasan lebih mudah.” Dengan demikian, Pokmas di kota dapat dijadikan sebagai tolok ukur pengelolaan dana hibah Pemprov,” jelas Risang.

Akibatnya, kata dia, enam Kelurahan di Kota Bangkalan, yang dikonfirmasi secara lisan dan tertulis – alamat Pokmas – tidak ada yang tahu tentang pengelolaan dana tersebut. Atau tidak ada Lure yang tahu dimana proyek dibangun dengan dana hibah.

Marak Korupsi Dana Dan Proyek Keagamaan: Penodaan Agama Dalam Arti Sebenarnya

“Jelas hal itu tidak benar karena dalam juklak dan juklak pengelolaan dana disebutkan Pokmal penerima dana harus direkomendasikan oleh kepala desa setempat. Permohonan kependudukan harus dikeluarkan oleh kantor Pokmas kecamatan setempat,” kata Risang.

Risang mengatakan, ada delapan Pokmas di enam kecamatan di kota Bangkalan yang menerima dana hibah. Sebagian besar digunakan untuk membangun kanal dan saluran air.

Kabarnya salah satu proyeknya adalah jalan di Jalan Pemuda Kaffa. Namun setelah dilakukan investigasi, diketahui bahwa jalan yang diklaim Pemprov sebagai proyek hibah itu baru bisa dicairkan hingga 2017.

Pemkot Mojokerto Terima Penghargaan Lkpd Tahun Anggaran 2016

IM.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengimbau masyarakat untuk mempraktekkan perilaku dan pola hidup bersih dan sehat. Undangan dikirim saat menghadiri Aerobic Zumba Party…

IM.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Mojokerto yang diketuai juragan baru Ivan Setijavan siap memadukan program kerjanya dengan pemerintah kota (Pemkot). Sinergi bisa…

IM.com – Rumah Sakit Dr. Vahidin Sudiro Khusodo memiliki tiga layanan khusus yang tidak selalu tersedia di rumah sakit lain. Executive Polly, Cath Bath dan Registrasi…

Kpm Terima Bansos Pemkot Pasuruan, Terungkap 1.721 Warga Belum Terdaftar

IM.com – Warga terdampak banjir dan angin kencang di dua kecamatan mendapat bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Mojokerto, Kamis (16/2/2023). Bantuan sosial yang diberikan…

IM.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati berpesan kepada seluruh Tim Percepatan Stunting Tingkat Desa (TPPS) di Kabupaten Trawas untuk fokus pada indikator stunting pada anak… Kabupaten Mojokerto – Sosialisasi Program mencari hibah. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan tahun anggaran 2022 pada Selasa pagi (22/03) di Pendopo Graha Maya Tama Kabupaten Mojokerto.

Dalam sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengidentifikasi target penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2022 yaitu 31 masjid, 23 mushola, 19 TPK, 31 lembaga pendidikan dan 9 yayasan.

Pdf) Criminal Act Policy Evaluation Of Corruption In Indonesian

Dalam sambutannya, Ikfina Fahmawati menjelaskan bahwa kegiatan hibah dan bansos ini sesuai dengan SK Bupati Mojokerto no. 11 Tahun 2021 sehubungan dengan Pedoman Pendampingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan secara berkala.

Kami akan melaksanakan program ini secara sistematis dan mengevaluasi serta memperbaiki baik mekanisme pelaksanaannya maupun kriteria yang dijadikan acuan dalam pelaksanaannya. Ini bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai wali, ujarnya.

Selain itu, Ikfina menjelaskan besaran anggaran hibah pemerintah menjadi pertimbangan utama DPRD yang membuat rekomendasi kepada Pemkab Mojokerto.

Ini Rekam Jejak 4 Calon Sekdakot Mojokerto, Siapa Paling Berpeluang?

“Di sini saya mendapatkan data dengan total anggaran lebih dari 18 miliar rupiah, ini ide pokok (main idea, Red.) dari DPRD dan sudah diterima 125 lembaga,” ujarnya.

Selain itu, Ikfina berharap agar pimpinan lembaga penerima hibah secara rasional dan maksimal memanfaatkan dana hibah yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan.

“Saya harap semua lembaga penerima hibah dapat memanfaatkannya secara bijak dan maksimal dalam kegiatan pembangunannya untuk mendukung kegiatan di lingkungan Anda.” Saya berharap program ini menjadi acuan bagi semua lembaga penerima hibah melalui sosialisasi, mulai dari pengajuan proposal hingga proses pemanfaatannya. dana. , untuk melaporkan laporannya,” ujarnya.

Infografis] Ayo Awasi Dana Pilkada

Usai sambutan, Bupati Mojokerta secara simbolis menyampaikan kepada perwakilan instansi yang mengikuti sosialisasi untuk menerima hibah tersebut. (Prm; Foto: Smh; Vdo/Ar).

Peta kabupaten mojokerto, rtrw kabupaten mojokerto, peta kabupaten mojokerto lengkap, hibah dan bansos, bkd kabupaten mojokerto, hibah bansos, logo kabupaten mojokerto, lowongan kerja kabupaten mojokerto, contoh proposal hibah bansos, dispenda kabupaten mojokerto, disnaker kabupaten mojokerto, kabupaten mojokerto jawa timur