Kasus Korupsi Dana Bansos Dan Hibah Walikota Bandung

Kasus Korupsi Dana Bansos Dan Hibah Walikota Bandung – Bandung – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung, Edi Siswadi, yang juga terpidana kasus korupsi dana kesejahteraan sosial (bansos), kembali diadili. Edi dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dana bansos Pemkot Bandung 2007-2008 dan memvonis Amar Kasmana sebagai mantan bendahara Sekda Kota Bandung.

Sidang yang dipimpin Hakim Sri Mumpuni digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (4/12/2017).

Kasus Korupsi Dana Bansos Dan Hibah Walikota Bandung

Dalam prosesnya, Edi mengungkapkan ada kesalahan pencairan dana bansos 2007-2008. Menurut dia, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) telah direkrut.

Wabup Yudha Wakili Oku Timur Studi Banding Ke Lombok Tengah

“Ada nama yang dipinjam dari PNS, nama yang digunakan deputi, nama sekretaris swasta. Awalnya mereka tidak “dipermalukan” karena tidak ada hasil dari hasil pemeriksaan BPK. Jadi saya menganggap diri saya biasa saja. Artinya mengatakan bahwa mereka senior. Perwira, tidak apa-apa,” kata Edi di persidangan.

Edi menjelaskan, hal itu sudah terjadi sejak lama. Namun, yang saat itu baru menjabat, tidak berani melakukan perubahan meski Permendagri melarangnya.

Baru pada tahun 2008 Edi berani mengubah hal tersebut. Di tahun yang sama, Amar tidak lagi menjabat karena pensiun.

Ini Kasus Korupsi Yang Disorot 1 Tahun Kepemimpinan Prasetyo

Dalam kasus ini, Amar dituduh melakukan korupsi dana kesejahteraan sosial. Uang bansos seharusnya diberikan kepada penerima manfaat, namun dalam hal ini uang diberikan kepada para pembantu sehingga tidak sampai kepada penerima manfaat.

BPKP Jabar memeriksa dugaan korupsi tersebut. BPKP Jabar menemukan adanya kesalahan dalam proses pencairan uang bansos. Hasil audit yang sama menunjukkan adanya kerugian negara hingga Rp 40 miliar.

Hasil audit juga menunjukkan bahwa Asisten Sekda dan Asisten Dada Rosada selaku Wali Kota Bandung saat itu banyak menerima bantuan uang. Bantuan tersebut diserahkan atas proposal yang diajukan oleh calon. Namun, pada saat pencairan dana, dana tersebut tidak langsung masuk ke penerima, melainkan diterima oleh seorang wakil. (bbn/bbn) – Koalisi Rakyat Sumsel meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneruskan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) ke Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). , di Kejaksaan Agung RI (Kejagung).

Pp Himmah Sambangi Bpkp Minta Hitung Ulang Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Covid 19 Tahun 2020

Tekanan tersebut disampaikan Ibrahim selaku Koordinator Keadilan Rakyat Sumsel saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 4 November 2021.

“Minta Ketua KPK menyerahkan kasus bantuan Kota Palembang 2017 ke Kejaksaan Agung jika tidak bisa mengungkapkan,” kata Ibrahim.

Dalam aksinya, Ibrahim mengatakan pihaknya masih menunggu keberanian Ketua KPK Firli Bahuri untuk segera memanggil dan memeriksa Wali Kota Palembang Harnojoyo terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

Selangkah Lagi Kasus Aroma Korupsi Dana Desa Buduran Merekah

“Saya minta Ketua KPK segera memanggil dan memeriksa Wali Kota Palembang. Uji nyali Ketua KPK untuk menanyai Wali Kota Palembang,” ujarnya.

Ibrahim mengatakan, dugaan korupsi tersebut sudah dilaporkan sejumlah ormas dan mahasiswa ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Menurut Ibrahim, bantuan sosial harus diberikan kepada masjid, mushola, sekolah, organisasi masyarakat (ormas), Legiun Veteran dan warga yang terkena dampak kebakaran.

Ilham Segera Dipecat Parpolnya Atas Peran Selaku Korlap Pokmas Di Kasus Korupsi Dana Hibah

Namun nyatanya, saat penyidikan Koalisi Rakyat Sumsel berujung pada penindakan, beberapa bantuan tersebut terbukti fiktif dan ada dugaan penggelembungan nilai nominal bantuan sosial.

Pengoperasian bantuan pendidikan, misalnya, Ibrahim menyebutkan bahwa banyak sekolah yang menyatakan belum pernah menerima bantuan tersebut, dan ada juga sekolah yang tidak berfungsi lagi.

“Barang bukti berupa surat keterangan dari Bendahara Organisasi Kemahasiswaan yang tidak pernah menerima bantuan, surat keterangan dari sekolah diterima dan tidak diterima, surat keterangan dari korban kebakaran yang tidak pernah menerima bansos,” ujarnya. . kamu bilang

Alex Noerdin Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Bansos Sumsel

Selain itu, besaran dana yang diberikan Pemkot Palembang tidak sebanding dengan total dana yang dikeluarkan untuk tunjangan kesejahteraan sosial. Menurut Ibrahim, indikasi peningkatan dana mencapai Rp9 miliar.

“Ini kami lakukan sebagai upaya membantu KPK segera mengusut dan memanggil Wali Kota Palembang terkait penggunaan bantuan hibah menjelang Pilkada yang lalu,” ujar Ibrahim.

– Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa menyerahkan tersangka dan barang bukti (BB) dalam perkara dugaan hibah nonkorupsi kepada Forum Percampuran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kepulauan Anambas l tahun anggaran 2020, Senin 21 Februari, 2022 sore.

Jaksa Urai Peran Wagub Uu Di Sidang Tuntutan Kasus Bansos Tasik

Pengalihan berlangsung II, yaitu pengalihan Tanggung Jawab Tersangka dan BB dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, dari Tim Reserse Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Penuntut Umum Cabjari Natuna di Tarempa.

Saat itu, Kepala Cabjari Natuna Tarempa, Roy Huffington Harahap mengatakan, penyidik ​​sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Inisiasi Penyidikan (SPDP) nomor: ND-02/L.10.13.8/Fd.1/01/2022 . tanggal 5 Januari 2022 atas nama tersangka.MA dan nomor : ND-03/L.10.13.8/Fd.1/01/2022 tanggal 05 Januari 2022 atas nama tersangka MI.

Menurut Roy, penyidik ​​mengirimkan berkas perkara (Tahap 1) nomor: ND-12/L.10.13.8/Fd.1/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 atas nama Tersangka MI dan nomor: ND -13 / L.10.13. .8/Fd.1/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 atas nama Tersangka MA.

Tahun Buron, Terpidana Kasus Korupsi Dana Hibah Pemkot Bandung Akhirnya Ditangkap

Penuntut Penyidik ​​menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Lengkap (P-21) nomor : B-219/L.10.13.8/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 atas nama Tersangka MI dan nomor : B.-220/L.10.13.8/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 atas nama tersangka MA,” jelasnya.

“Kini tersangka sudah ditahan di tingkat yudisial oleh Kejaksaan selama 20 hari sejak 21 Februari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022 di Rutan Bintahmil Lanal Tarempa,” jelasnya.

Roy melanjutkan, kedua tersangka diduga melanggar Primair pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dilengkapi dengan UU RI No 20 Tahun 2001. tentang perubahan UU RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

Bareskrim Limpahkan Tahap I Berkas Perkara 4 Tersangka Act Ke Kejagung

Dan tambahan, pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Hukum. Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

“Setelah pelaksanaan Tahap II, Jaksa Penuntut Umum akan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Klas I Tanjungpinang pada awal Maret nanti,” ujarnya. (*pd)

Tentang Postingan Terbaru Edit Pesan Terbaru dari Redaksi (lihat semua) Antisipasi Cuaca Ekstrim, Wabup Anambas Temui Direktur BNPB – 18 Februari 2023 Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menyatakan telah mengajukan gugatan kasus subsidi bansos 2018 di Tasikmalaya. / Dermaga. Kejaksaan Negeri Tasikmalaya

Kadinsos Rejang Lebong Terus Koordinasi Ke Bri, Terkait Penyelewengan Dana Bansos

– Berkas perkara kesejahteraan sosial tahun 2018 atau perkara pembiayaan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tasikmalaya telah masuk ke Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam Konvensi Perkara Bansos Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menyerahkan berkas 4 tersangka.

Berkas 5 tersangka kasus pemotongan bantuan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tasikmalaya masih dalam proses dan belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung.

Buntut Kasus Korupsi Di Dispora Kepri, 6 Tersangka Diamankan Dan 1 Dpo, Polisi: Negara Rugi 6,2 Milyar Rupiah

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, Ramadiyagus, SHm MH kepada wartawan mengatakan, berkas perkara dan pemotongan tunjangan sosial sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung.

Baca Juga: BREAKING NEWS HARI INI: David Da Silva Tunjuk Kebolehannya Dalam Latihan Indoor Gym Session, MATA BESAR..!

Sejumlah nama di dunia politik diduga memangkas bansos Kabupaten Tasikmalaya 2018.

Bau Kkn Pemberian Dana Hibah Ridwan Kamil Sangat Menyengat

Agaknya, bansos sampai kepada penerima manfaat, dalam hal ini yayasan dan pondok pesantren. Namun bukannya dipotong oleh para tersangka.

“Berkas perkara empat tersangka yang memegang hibah dari Pemkab Tasikmalaya, berkasnya sudah kami serahkan ke Pengadilan Tipikor, Bandung,” kata Ramadiyagus dalam siaran pers yang digelar di Media Center Kejaksaan Negeri Tasikmalaya.

Untuk jadwal sidang di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu, 29 Desember 2021. Dan dimulai Senin, 27 Desember 2021.

Terlibat Kasus Korupsi 1,7 Milyar, Mantan Bendahara Sekwan Dprd Pali Jadi Dpo Kejari

Pemotongan bantuan bansos di Tasikmalaya yang dibawa para tersangka berbeda nilainya. Ada juga potongan hingga 60 persen.

Kejaksaan Negeri Tasikmalaya berhasil menyita potongan subsidi lebih dari Rp 1,6 miliar.

Saldo yang hangus disimpan di rekening escrow Bank BRI. Dan bila ada penetapan undang-undang, uang itu disetorkan ke dalam emas Negara menjadi penghasilan Negara tidak kena pajak.

Kasus Korupsi Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Cirebon, Tim Kuasa Hukum Ajukan Eksepsi

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Masagus Rudy mengatakan, berkas perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak 14 Desember 2021.***

Jadwal acara ANTV Jodi: Ada film horor Ajian Ratu Kidul, Mega Bollywood Dhoom, Nakusha dan suami Pengga.

Spoiler episode terbaru Running Man, The Members dan Yoo Yeon Seok bersaing menjadi butler Cha Tae Hyun.

Korupsi Duit Bansos, Kpa Dan Ppk Dinas Sosial Muba Disidang

40 Matematika UTS Tahun 7 Semester 2 Soal dan Kunci Jawaban, Contoh Matematika Semester 7 2 2023

Jadwal Acara Indosiar Hari Ini Senin 20 Februari 2023 Akan Ada Tayangan True Story, BRI Liga 1 dan D’KoploBandung – Mantan Wali Kota Bandung yang Terjerat Kasus Korupsi Bansos Pemkot (Pemkot Bandung) ). Bansos) tahun 2007 – 2008 menjadi saksi yang menuduh Amar Kasmana, mantan bendahara Sekda Kota Bandung.

Mengenakan kemeja biru, pria yang mendekam di Lapas Sukamiskin itu hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Bandung pada Rabu (13/12/2017). Dalam sidang tersebut, Dada menyatakan penanggung jawab pengelolaan dana hibah berada di bawah Edi Siswadi yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Bandung Berkabung By It Ikoran

“Posisi anggaran untuk dana hibah. Pengelolaan keuangan sepenuhnya dikoordinir Sekda yakni Edi Siswadi,” kata Dada dalam proses yang dipimpin majelis hakim Sri Mumpuni.

Menurut Dada, pemberian uang bansos merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan pada 2007. Pada tahun-tahun sebelumnya, lanjut Dada, kebijakan ini belum pernah diterapkan. “Adanya bansos pasca Permendagri 2006,” ujarnya.

Dada mengatakan, hibah bansos tersebut berasal dari dana APBD Pemkot Bandung. Dana hibah diperuntukkan bagi mereka yang mengajukan proposal ke Pemkot Bandung.

Kpk Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap Dana Hibah Bnpb

“Kalaupun serahkan ke saya, ya saya akan ditempatkan di Sekda. Nanti

Kasus dana hibah, contoh proposal hibah bansos, peraturan tentang hibah dan bansos, kasus korupsi dana haji, kasus korupsi dana bos, kasus korupsi dana bansos sumut, korupsi dana bansos sumut, hibah bansos, korupsi bansos, peraturan dana hibah dan bansos, korupsi dana bansos, kasus dana hibah sumsel