Korupsi Bansos Prov Riau

Korupsi Bansos Prov Riau – PEKANBARU- Setelah ratusan orang mahasiswa Riau dan Organisasi Pemuda Pancasila (PP) Pekanbaru berkumpul di depan Pengadilan Tinggi Riau, Selasa (31/5/2022). Kejaksaan kemudian melanjutkan ke depan Kejaksaan Negeri Republik. Indonesia, Jumat (10/06/2022), kasus dugaan korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Siak tahun 2011, 2012, 2013, 2014 senilai lebih dari Rp 56,7 miliar dan melibatkan Gubernur periode 2015-2019 Riau. Syamsuar sebagai penguasa Siak saat itu kini tengah diperiksa Kejaksaan Negeri.

Selain itu, mereka juga melaporkan Korps Adhiaksa di Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati) memeriksa ribuan orang, termasuk penerima hibah dan tunjangan.

Korupsi Bansos Prov Riau

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Yaya Subagya yang diwakili Asintel Raharjo Budi Krisnanto mengatakan, pertemuan dengan pengunjuk rasa masih mendalami kasus tersebut dan melakukan penyidikan atas penggunaan dana kesejahteraan tersebut.

Pemprov Riau Alokasikan Bansos Rp13 Miliar Untuk Mahasiswa Tidak Mampu

“Yang kami lakukan sekarang terkait dana bansos. Kami sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghitung kerugian negara dalam hal ini,” katanya, Selasa (31/05).

Dari pantauan rombongan ini di lapangan, Asintel Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Krisnanto berjanji akan melaporkan semua perkembangan terkait kasus baik Kabupaten Siak. Sementara itu terkait aksi demo massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Keadilan (GPMPPK) Pekanbaru yang berlangsung di depan pintu gerbang Kejaksaan RI, pada Jumat sore (10/06/2022) di Batavia. , tegas Kapuspenkum Ketut Sumedana.

Kejaksaan Kapuspenkum tidak menolak tuntutan para pengunjuk rasa untuk konsesi bagi Kabupaten, Provinsi Riau.

Terbukti..! Lsm Kpk, Polisikan Bupati Bengkalis “amril Mukminin, Dugaan Korupsi Bansos 2009/2014 (204.6 M)

Menanggapi informasi Korps Adhiaksa tentang aksi masif yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan dalam dua pekan terakhir, Sekjen LSM Pemberantasan Korupsi Bovonaso Laia selaku pelapor Tersangka kasus korupsi berjamaah di Kabupaten Siak, tanya Kejaksaan, apapun statusnya menyangkut kasus korupsi.

Pasalnya, kata Anas, badan adhiaksa, baik Kejaksaan Tinggi Riau maupun Kejaksaan Agung, belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi hibah dan keuntungan di Kabupaten Siak tahun 2011-2012, 2013, 2014, dan 2015- tahun anggaran 2019. Padahal, proses pengumpulan data untuk penelitian sudah berlangsung sejak 2010.

“Kami berharap masyarakat tidak menilai bahwa Kejaksaan tidak menegakkan supremasi hukum di negara ini.” Mereka juga dinilai tidak efektif dalam menuntaskan kasus korupsi, seperti yang terjadi pada kasus suksesnya hibah dan keuangan Kabupaten Siak,” ujarnya, Senin (13/6/2022) di Pekanbaru.

Menunggu Tangan Besi Kejati Baru, Tangkap Pejabat Korupsi Di Riau

Terakhir, kata Bovonaso, alokasi hibah dan bansos di Kabupaten Siak dinilai tidak memenuhi kriteria pemberian bantuan bansos, seperti dalam Permendagra no. anggaran belanja atau APBD. Temuan BPK tersebut ditegaskan oleh kedua konsesi tersebut dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Raja Muda dan pemegang konsesi.

“Logikanya, jika ada tindak pidana korupsi pemberian hibah/janji di Kabupaten Siak kepada kelompok, organisasi/lembaga yang sama setiap tahun berturut-turut, tentu saja modal daerah atau penguasa akan ditarik kembali,” ujar B Naso. sedangkan Kejaksaan Agung melakukan teguran dan penuntutan. Riau Tinggi karena tidak mencintai patih Siamsuar yang saat itu menjadi penguasa Siak.

Dikonfirmasi di kantornya, Senin (13/06) pagi, salah satu petugas satpol PP yang menjaga pintu masuk kantor Gubernur Riau mengatakan wartawan tidak bisa menghubungi Gubernur Siamsuar karena sedang rapat (Siamsuar Red).

Mantan Gubernur Kepri Dan Misbardi Diperiksa Di Korupsi Bansos

Saat konfirmasi dilakukan melalui Message Service-SMS Message (SMS) ke 081275530**, hingga pesan ini diturunkan, Gubernur Riau Siamsuar tidak menanggapi pertanyaan yang diajukan.

Tim Reserse Kriminal Khusus Polres Dumai berhasil mendeteksi tindak pidana pencurian dengan penyimpanan barang inventaris milik SMP Negeri 2 Kota Dumai.

Menginap bersama Nur Fauziah sambil menyambut warga Dumai di kota tersebut ke salah satu kuliner unggulan di Kampoeng Kota Kuliner Dumai

Ampr Minta Kajagung Ri Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bansos Siak Tahun 2014 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai menggelar dengar pendapat untuk penyelenggaraan daerah pemilihan dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai.

Walikota Dumai H. Paisal menghadiri lokakarya seremonial perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Walikota Dumay, Paisal menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Gubernur Riau, Siamsuar., Pekanbaru – Hal yang dinantikan oleh banyak masyarakat di Provinsi Riau saat ini. Tentu saja, penetapan tersangka pertama kasus dugaan korupsi Bansos Kabupaten Siak.

Tiga Terdakwa Korupsi Dana Hibah Bansos Dispora Kepri Didakwa

“Mereka menunggu Kejaksaan Riau.” Penyebab dugaan korupsi bansos sudah dicari selama hampir setahun. Tentu ada langkah peningkatan dan kecurigaan harus dibawa,” kata Pengamat Hukum Kota Pekanbaru Ismail Salim, Minggu (27/6/2021).

“Kejati Riau mau menunggu apalagi. Segera identifikasi tersangka kasus dugaan korupsi Bansos Siak. Ini juga berguna untuk beberapa nama buronan yang disandera hingga saat ini,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Direktur Kelembagaan Riau, Dr Muhammad Nurul Huda dalam pesan singkatnya kepada Kejaksaan Riau agar memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang perkembangan kasus baik di Kabupaten Siak yang mencabut nama Gubernur Riau. Siamsuar yang menjabat sebagai pengurus Siak selama dua periode.

Terus Diusut, Jaksa Sudah Periksa Ratusan Orang Di Pusaran Korupsi Bansos Siak

Dia meminta Kejaksaan Tinggi Riau transparan dalam penanganan kasus kesehatan di Kabupaten Siak. Menurutnya, publik tahu bagaimana menindaklanjuti masalah ini.

“Formasi Riau telah meminta Kejaksaan Riau untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan penyidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) sebesar 56,7 miliar rupiah di Pemerintah Kabupaten Siak tahun anggaran 2014-2019.” ulangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Serikat Mahasiswa Simpan Uang sudah lama berdemonstrasi di depan Kejaksaan Agung Riau.

Ampr Desak Kepala Kejaksaan Agung Ri Segera Tersangkakan Syamsuar

Kejaksaan Tinggi Riau menggugat dugaan korupsi dana pengamanan dari penguasa Siak saat itu, Siamsuar sebesar Rp. 56,7 miliar pada periode 2014-2019.

Dalam kampanye tersebut, Himpunan Mahasiswa Penyelamat Uang Pemerintah membawa spanduk bergambar gigi Mimes Siamsuar, mengenakan jas biru dan jubah hitam yang panjangnya sampai ke kaki. Di sebelah foto Mimicia “tangkap pilot Dracula !!!” kata.

Tak terima fotonya dipublikasikan sebagai Drakula, kata Gubernur Riau H Siamsuar kepada polisi anti huru hara. “Dalam spanduk demo yang penuh hinaan, kemiripan wajah Drakula itu lucu. Tapi tandanya ‘Tangkap Kapten Drakula’, kalau dilihat jelas arah ‘Siamsuar’ pengacara Siamsuar, Alhandri.

Dari Kasus Sudarso, Kpk Masih Mungkin Seret Tersangka Lain… Beritabaru.co Riau

“Karena tersinggung, masing-masing melakukan pekerjaan hukum untuk dirinya sendiri, dalam bentuk pengaduan.” “Dia melamar secara pribadi, bukan penanggung jawab,” kata Alhendri. (gr)

BPBD Riau mengklaim lahan terbakar di Riau sudah diputuskan dibandingkan 22 Juni 2022 Musrenbang Daring Pemkab Kampar Gelar 1 April 2020 Disdukcapil Pekanbaru Terima 10.000 E-KTP dari Siguranca-KTP a Dodi-KTP 0-17 Janukan diinterogasi penyidik ​​di Kejati Riau. Hal itu masih menurut pertanyaan Sekda Riau Ian Prana Indra Jai ​​Rasiid dan mantan Ketua DPRD Siak Indra Gunawan.

Semuanya sedang didalami untuk menemukan bukti dugaan korupsi konsesi dan keuntungan di Pemerintah Kabupaten Siak. Termasuk dugaan penyalahgunaan pengelolaan ekonomi daerah Siak untuk Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk pelaksanaan 2014-2019.

Jadi Tersangka, Sekdaprov Riau Ditahan Di Sialang Bungkuk

Investigasi mempercepat dakwaan selama dua bulan. Karenanya, ada lima laporan terkait dugaan ini, salah satunya langsung ditindaklanjuti Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau.

Penyidikan tersebut berdasarkan beberapa dugaan tindak pidana korupsi dalam urutan penyidikan Jaksa Agung Riau, tercetak nomor 13/L4/Fd/1/06/2020, tertanggal 18.06.2020. Juni 2020

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Hilman Azazi mengatakan, pihaknya mengundang 14 camat. Ada satu kamera, yang tidak dicari, dari laporan subjek.

Berita Seputar Dpr

Camat yang disurvei berasal dari Kecamatan Bunga Raia, Daiun, Kandis, Kerinci Kanan, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Mempura, Minas, Pusako, Sabak Auh, Sungai Mandau, Siak, Sungai Apit dan Tualang.

Sebelumnya, Jurnis, mantan Kepala Satuan Kesra Kabupaten Siak yang kini menjabat Kepala Dinas Kemasyarakatan, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Riau, diperiksa Kejaksaan Tinggi Riau.

Turut diperiksa Andi Darmawan, Badan Litbang Bapeda Kabupaten Siak, Asisten II Sekretaris Daerah (Setdakab) Kabupaten Siak, Hendrisan dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Siak, Kadri Yafis.

Dugaan Korupsi Bansos Sapi Pemko Dumai Tahun 2013, Harga Sapi Rp.35.895.294/ekor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui penyaluran bantuan sosial (banso) kepada warga yang terdampak pandemi Virus Corona (Covid-19) memiliki banyak kendala dan permasalahan. Menurutnya, hal itu karena penyaluran bansos terlalu rumit.

**Gempa di Cianjur meluluhlantakkan Tanah Pasundan, kami turut berbela sungkawa atas penderitaan saudara-saudara kami di Cianjur dengan berdonasi melalui: Nomor Rekening BCA: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, jasa, tenda, dll. Perhatian kami adalah harapan.

Selama pemeriksaan, kantor kejaksaan di Riau setiap minggu didatangi pengunjuk rasa. Tuntutannya selalu sama, yakni untuk mengetahui keseriusan tersangka dalam pengusutan dugaan korupsi di Kabupaten Siak.

Terkait Suap Rapbd Riau 2014, Lsm Antikorupsi Desak Kpk Mengusut Dugaan Keterlibatan Anggota Dewan

Kali ini datang dari Liga Pelajar dan Remaja Riau. Massa yang berjumlah puluhan orang berkumpul di luar gerbang kantor Korps Adhiaksa dengan pengamanan ketat internal oleh Kapolres Riau dan personel Polres Pekanbaru.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa memasang bendera besar di pagar Kejaksaan Riau. Bendera tersebut menampilkan 3 foto kepala suku, Siamsuar yang pernah menjadi penguasa Siak, Ian Prana Jaia Indra Rasiid yang pernah menjabat sebagai pejabat di Siak dan Jurnal.

“Saya kira Pak Syamsuar tulus, ternyata tidak, kami menyesal memilih beliau (Presiden Riau), bukankah mereka teman saya,” teriak seorang penggembira.

Lsm Pmpri Kecewa Tidak Bisa Bertemu Dengan Kadis Pupr Prov.riau

Para pengunjuk rasa menginginkan dugaan korupsi di Siak yang sedang diusut tuntas. Para pengunjuk rasa menuntut Kejaksaan Tinggi Riau menangkap dan mengadili tiga petugas yang fotonya diambil.

Perwakilan Kejaksaan Agung Riau, Dedi saat ditemui mengatakan, Kejaksaan Agung Riau sedang mengusut dugaan korupsi di Siak. Keduanya mengatakan bahwa kasus ini masih dalam proses.

Mereka memuji para siswa dan kaum muda atas dedikasi mereka. Menurutnya, hal itu bisa mempercepat penyelesaian kasus dugaan korupsi.

Kejari Pelalawan Tahan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Penimbunan Lahan Eks Lokasi Mtq

“Tapi jika Anda memberi kami (tenggat waktu) waktu setiap hari, mereka akan memberi.”

Prov riau, peta prov riau, dinkes prov riau, pengumuman bkd prov riau, lpse prov riau, bkd prov riau, korupsi dana bansos, cpns prov riau, kpu prov riau, korupsi riau, dinas pendidikan prov riau, korupsi bansos