Korupsi Dugaan Dana Bansos Jember Youtube Metro

Korupsi Dugaan Dana Bansos Jember Youtube Metro – , Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mendata keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan bantuan sosial setelah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik sebesar Rp 9 lakh.

Fahrizal Derminto, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung, mengatakan pendataan itu dilakukan agar penerima bantuan bisa sesuai target dan tidak bingung dengan bantuan yang diberikan kabupaten/kota.

Korupsi Dugaan Dana Bansos Jember Youtube Metro

“Pemerintah Lampung memastikan penerima manfaat ada di DTKS. Kami berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar bisa memilih sasaran dan menghindari tumpang tindih,” jelasnya.

Krimsus Polres Metro Bekasi Ungkap Kasus Dana Bansos Bernilai Rp348 Juta

Menurutnya, penerima manfaat KPM adalah lapisan masyarakat termiskin yang tidak tersentuh bantuan apapun dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.

“Ada 104.753 orang sangat miskin di Lampung. Data yang kami kumpulkan adalah data mereka yang tidak mendapat bantuan dari sumber mana pun,” katanya.

Fahrizal memiliki rincian 18 ribu 106 orang di Kabupaten Lampung Tengah, 14 ribu 46 di Lampung Selatan, 8 ribu 916 di Lampung Utara, 4 ribu 19 di Lampung Barat, dan 3 ribu 603 di Tulang Bawang.

Anggaran Covid 19 Di Jember Terbesar Kedua, Namun Minim Keterbukaan Informasi

Juga, Tangamus 6.524, Lampung Timur 13.017, Way Kanan 5.686, Peshawaran 8.600, Pringseu 4.282, Mesuji 1.368, Tulangbawang Barat 2.519, Pesisir Barat 1,27, Lampung 1,27 orang, 1 ribu 204 orang di wilayah pantai barat, 1 ribu 368 orang di Mesuji.

“Oleh karena itu, nanti kami juga akan menuntut agar mereka yang bertugas di pemerintahan negara tidak mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten/kota. Dari 15 kabupaten/kota,” ujarnya.

Sumitro, Kepala Badan Penghematan dan Pembangunan (BPKP) Lampung, mengatakan, dana yang dialokasikan 16 pemerintah Lampung untuk menciptakan hasil pemekaran itu mencapai Rp 63 miliar.

Korupsi Bansos Covid 19: Mensos Juliari Diduga Terima Rp 17 Miliar Hingga Bukti Uang Dalam Koper

“Besarnya bantuan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing kabupaten/kota. Dari hasil peningkatan tersebut, masyarakat dapat menerima bantuan paling banyak 300.000 per tiga bulan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan memperhatikan kualitas penyaluran dana bansos dengan melihat seluruh program mulai dari pelaksanaan, perencanaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan.

“Makanya kami melihat landasan hukum bansos ini untuk tujuan memenangkan pertumbuhan. BPKP meminta penyalurannya sesuai target dan penerimanya ada di DTKS,” pungkasnya. (*) Tersebar isu bahwa Menteri Dalam Negeri Tri Rismaharini diseret ke dalam Dana Bantuan Sosial (Bansos) DKI Jakarta karena korupsi.

Dana Desa Di Selewengkan? Laporkan!

Dalam pemberitaan ini dikabarkan nama PDI Perjuangan bisa jadi diketahui karena pengumuman mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Informasi keterlibatan Tri Rismaharini dalam kasus korupsi Dana Bansos terungkap melalui video yang diunggah kanal YouTube.

Selain itu, di bawah tayangan video, terlihat foto Tri Rismaharini berdiri di samping Presiden Joko Widodo. Beberapa anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga kedapatan menghalang-halangi Kementerian Dalam Negeri.

Pendamping Pkh Jadi Tersangka Korupsi, Mensos Risma: Jangan Main Main Dengan Tugas Dan Amanat… Halaman All

Berdasarkan pemeriksaan, klaim Anees Baswedan bahwa nama Tri Rismaharini terlibat kasus korupsi Dana Bansos DKI Jakarta tidak benar.

Sebenarnya video berdurasi 8 menit 12 detik ini merupakan kompilasi video dari beberapa kanal YouTube karya Anies Baswedan dan Refly Harun.

Terlepas dari isi video tersebut, masih belum ada informasi yang kredibel atau terpercaya mengenai kabar Anees Baswedan dan Tri Rismaharini terlibat kasus korupsi di Dana Bansos DKI Jakarta.

Mengurai Aliran Dana Bansos Pkh

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumor Anees Baswedan mencabut nama Tririshmaharini dalam kasus korupsi Dana Bansos DKI Jakarta adalah tidak benar.

Apakah sah cerai dengan Kang Dedi? Ambu Aine menjadi duta 4 tahun sebelumnya, berapa harta ini tidak diharapkan?

Jomplang! Ferdi Sambo divonis satu minggu penjara di hari ulang tahunnya oleh Hakim Wahyu Iman Santoso.

Cek Fakta: Anies Baswedan Seret Nama Tri Rismaharini Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Bansos, Benarkah?

Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Istana Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Dalam rapat pokja RUU Perencanaan Negara 2021 dibahas pembahasan pendahuluan RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kementerian Sosial tahun 2020. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI

Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wali Gerindra, Eddy Prabowo, pekan lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan.

Politisi PDI Perjuangan dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) sudah saatnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul aksi mogok kerja (OTT) terekam di Kementerian Sosial. (Kemensos), Sabtu (5/12/2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi

Terdakwa atas tindak pidana Zuliari dalam penyaluran bantuan sosial (BANSOS) covid-19 yang merupakan dana penanggulangan bencana.

Selain itu, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 mengatakan Kovid-19 berbahaya.

UU Pemberantasan Korupsi No. Menurut ketentuan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 31, tindak pidana korupsi dapat dipidana dengan mengikuti syarat-syarat tertentu termasuk ganti rugi.

Website Resmi Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan dalam konferensi pers, Minggu, “Kami juga memahami bahwa pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana alam. Jadi kami tidak akan berhenti sampai di sini.” (6/12/2020). ).

“Tentunya akan kami lakukan jika memungkinkan masuk Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 berdasarkan bukti dan bukti,” ujarnya.

Kasus suap Juliari Batubara bermula setelah dua tersangka lain, MJS dan AW, ditunjuk menjadi PKK dalam jual beli bansos penanganan Covid-19 oleh Kementerian Sosial. kegiatan.

Cek Fakta: Pdip Sarang Koruptor, Kpk Geledah Ruang Ibu Mega, Benarkah?

EK dan SN sebagai wali Juliari menyimpan uang yang digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi menteri.

Untuk pelaksanaan paket bantuan sembako yang kedua kalinya, pembayaran dari Oktober hingga Desember 2020 telah terkumpul sekitar Rp 8,8 miliar.

Karena itu, suap yang diterima Juliari dari penjualan dan penyaluran bansos Covid-19 sebesar Rp 17 miliar.

Cek Fakta: Gibran Dipastikan Dihukum Mati Karena Korupsi Dana Bantuan Sosial

Selain menetapkan Zuliari Batubara, MJS dan AW sebagai tersangka kasus suap, KPK menetapkan dua tersangka lainnya. Mereka adalah AIM dan HS sebagai suap.

Dalam kasus suap bansos Covid-19, Zuliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Antikorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1)1. Kode kriminal.

Sedangkan MJS dan AW didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) UU Tipikor dibaca Pasal 55 Ayat (1) 1 KUHP. .

Aliansi Jurnalis Independen

Selanjutnya, para donatur bernama AIM dan HS didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf B atau Pasal 13 dibaca Pasal 55 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ). 1 KUHP.

Pada Sabtu (5/12/2020), KPK juga menyita Rp 14,5 miliar dalam putusan terdakwa yang diawali dengan metode OTT.

Mata uang terdiri dari koin rupee dengan nilai Rs. 11,9 miliar, mata uang Amerika Serikat (AS) sekitar 171.085 dolar AS (setara dengan Rs. 2,420 miliar) dan mata uang Singapura adalah 23.000 dolar Singapura (setara dengan Rs. 243 juta). .

Diduga Surat Utang Anies Baswedan Ke Sandiaga Beredar Di Twitter, Jumlahnya Rp 92 Miliar

“Uang itu disimpan dalam tujuh tas, tiga tas kerja, dan satu amplop kecil senilai sekitar Rp14,5 miliar,” kata Firley.

Dapatkan berita pilihan dan berita harian dari Kompas.com. Join grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, lalu gabung. Anda perlu menginstal aplikasi Telegram di ponsel Anda.

Ada kabar Menteri Dalam Negeri Juliari dituduh menerima suap Rp 17 miliar untuk kepentingan pribadi. Kampus AS, tapi ditangkap karena suap bantuan politik [foto] untuk uang dalam kotak Rp. 14 Miliar 2 Crores, Laporan Kasus Yang Memalukan Menteri Sosial yang Diduga Terima Suap 17 Miliar dari Pengemudi Bantuan Covid-19, Ini Hartanya Mendagri Juliari Batubara

Jixie menemukan berita berdasarkan minat dan preferensi Anda. Grup berita ini disajikan sebagai cerita yang disesuaikan dengan minat Anda.

Jika Anda memerlukan bantuan atau terjadi sesuatu yang tidak biasa dengan akun Anda, data Anda akan digunakan untuk memverifikasi akun Anda. Terungkap kasus pidana bantuan sosial (Bansos) di DKI Jakarta pada 2020 hingga Rp 2,85 triliun.

Dede Prayudi, juru bicara PSI, mengatakan bansos diawali dengan analisis forensik atas kasus tersebut dan berdasarkan keterangannya, sangat bisa diandalkan. Hasil analisis forensik tersebut diunggah di media sosial oleh seorang netizen.

“Proses penuntutan diawali dengan analisa forensik dan sangat kredibel dan hasilnya dugaan korupsi 2,85 triliun rupiah, lalu viral,” kata Dede di DPP PSI di Jakarta, Senin (16/16/15). 01). /1023).

Pertama, kami mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk segera melaksanakan undang-undang tersebut.

Kedua, kami menyarankan pihak PSI di DPRD DKI Jakarta untuk segera melakukan penyelidikan melalui jalur parlemen.

Ketiga, PSI ikut keluarga miskin di DKI, dan menurut kami mereka menderita, karena bansos dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu selalu menjadi prioritas pertama di saat-saat sulit, dan semakin buruk. hal-hal

Dede menambahkan, PSI tidak mempersoalkan Gubernur Heru Budi karena dia bukan Gubernur DKI 2022.

“Kalau Gubernur PJ waktu itu menjabat, dan saya kira seharusnya dia belajar dulu, tapi yang jelas bukan di pemerintahannya karena pembicaraannya kita minta undang-undangnya. Komisi Pemberantasan Korupsi Pemerintah, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, katanya.

Sebelumnya, pada tahun 2020 ini disebutkan bahwa bansos yang disalurkan berupa beras dalam kemasan 5 kg dianggarkan untuk pembelian barang konsumsi sebesar Rp 3,65 miliar. Sembako dijual melalui Perumada Pasar Jaya, PT Food Station. , dan PT Trimedia. Imaji Rexo Abadi. Sebagian besar uang ini diberikan kepada Perumda Pasar

Korupsi bansos bengkalis, kasus korupsi dana bansos sumut, korupsi bansos, dugaan korupsi, korupsi dana bansos sumut, korupsi dana bansos, dugaan korupsi jokowi, dugaan korupsi ahok, korupsi jember, kemensos korupsi bansos, kasus dugaan korupsi