Program Bansos Pangan Provinbsi Jawa Timur Semester I

Program Bansos Pangan Provinbsi Jawa Timur Semester I – Surabaya, – Di masa pandemi Covid-19, Pemprov Jatim telah memberikan bantuan dana kepada penerima Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan bansos tunai melalui Dinas Sosial Jatim.

Kepala Dinas Sosial Jatim Alvi menjelaskan, Senin (11/11/2021), bantuan pemerintah akan meringankan beban keluarga yang terdampak wabah Covid-19, sekaligus membantu menghidupkan perekonomian negara. .

Program Bansos Pangan Provinbsi Jawa Timur Semester I

“Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan perekonomian Jawa Timur, mengembangkan ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan membaik,” ujar Alvi.

Daftar Insentif Dan Bansos Tunai Pemerintah Selama Ppkm Darurat

Mohammad Anas, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Masyarakat Dinas Sosial Jatim mengatakan, bantuan dana yang diberikan masyarakat terdiri dari tiga program, pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan langsung kepada penerima manfaat di empat tahap. . Melalui bank yang tergabung dalam asosiasi perbankan. Pemilik Pemerintah (Himbara).

Kedua, program Sembako yang akan memberikan Rp 200.000 per rumah tangga per bulan hingga Desember 2021, juga dapat digunakan untuk membeli makanan di lokasi yang telah ditentukan bank.

Ketiga, bantuan keuangan, termasuk program bantuan sosial (BST) sebesar Rp300.000 per kepala keluarga per bulan melalui PT Pos Indonesia.

Kecamatan Tajinan Whatsapp Image 2021 12 11 At 07.49.29.jpeg

“Bantuan keuangan pemerintah diberikan selama empat bulan dari Januari hingga April, dan setiap keluarga dibayar 300.000 rubel per bulan. Semuanya jelas,” ujarnya. (MC Diskominfo Jatim Prov/non-her) Jatim Newsroom – Ada 4 program bantuan masyarakat (banso) dari Pemprov Jatim: Bantuan PKH ditambah Rp 2.000.000/orang/tahun, Covid – Santunan bagi korban yang meninggal karena 19 tahun sebesar Rp 5.000.000,-/ahli waris, bantuan sosial bagi penyandang cacat sebesar Rp 3.600.000/orang/tahun, bantuan sosial non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), keluarga Program Harapan (PHH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Rp 200.000/total bantuan jaminan sosial per orang).

Hal itu disampaikan Alwi yang merupakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur saat pembukaan Rakor Bansos Provinsi 2021 yang digelar di Surabaya, Senin (27/9/2021) malam.

Alvi juga menjelaskan, selain bantuan dari Pemprov Jatim, juga ada program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat sebagai bagian dari penanggulangan Covid-19.

Saat Buka Liga Santri Bupati Kunjungi Stand Umkm, Sambut Baik Pelibatan Umkm Dalam Berbagai Kegiatan

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, dan Kementerian Sosial memberikan program sosial, bansos pangan, program sembako, bansos, program keluarga harapan. , dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Iuran Kabupaten/Kota sebesar Rp menurut IDF, Bantuan Sosial Keluarga (KPM) Informasi Gabungan Kesejahteraan Sosial untuk DTKS (bukan PKH DAN BPNT). 300.000,-/kpm periode Januari s/d Juli 2021, tambahan 10 kg beras bantuan masyarakat untuk KPM penerima PKH, BST, BPNT; Bantuan masyarakat 5 kg beras sasaran tanpa DTKS.

Alvi juga menjelaskan bahwa berbagai bentuk bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menambah beban kerja dan pengawasan, namun hal ini dapat diatasi dengan kerjasama dan pendampingan antar instansi. dan pendamping kabupaten PSG bekerja di garda terdepan dalam pelaksanaan bansos, khususnya program bansos dasar.

“Kami juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah telah mencanangkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang meliputi program jaminan sosial, UKM, lebih banyak dukungan kepada pekerja dan perusahaan pembiayaan,” kata Alvi.

Binder25sep20 By Harian Bhirawa

Pemulihan ekonomi nasional merupakan “serangkaian langkah yang ditujukan untuk melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pengusaha dalam berbisnis, untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan,” kata Alvi. . agen e-warung/BPNT.” merupakan wadah penyaluran Bantuan Pangan Sosial Non Tunai (BPNT) untuk mendukung keberlangsungan ekonomi daerah.

“Kami minta kepada dinas sosial, Korda dan pendamping bansos sembako untuk mengarahkan pelaksanaan bansos sembako dan bansos sembako sesuai dengan target, jumlah, waktu, mutu, harga, harga, 6 T. dan pengelolaannya,” tambah Alvi . .itu perintah.

Dari data BPS Prov. Jawa Timur Gambaran kemiskinan di Jawa Timur Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.572,73 ribu orang (11,40%), turun 13,24 ribu orang dibandingkan keadaan September 2020 ribu orang 4.585,97. (11,46%). ).

Makanan Tradisional Yang Masih Dilestarikan Di Desa Cibuntu, Jalabria

Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 0,06% dibandingkan September 2020. Di perkotaan, meningkat 0,01% dari 8,37% pada September 2020 menjadi 8,38% pada Maret 2021. Sementara itu, jumlah penduduk di pedesaan menurun dari 15,16% pada September 2020 menjadi 15,05% pada Maret 2021 (0,11%).

Dampak garis kemiskinan pangan pada Maret 2021 sebesar 75,19%, meningkat 75,00% dibandingkan kondisi September 2020.

Pada Maret 2021, beberapa bahan makanan berkontribusi signifikan terhadap garis kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, antara lain beras, telur ayam, daging ayam, cabai merah, tempe, tahu, dan charlottes. Rata-rata jumlah anggota keluarga miskin menurun dari 4,30 orang pada September 2020 menjadi 4,03 orang pada Maret 2021.(he/n) Surabaya – Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial akibat inflasi dan kenaikan harga BBM. ).

Sotk Biro Final600_proc.jpg

Pembukaan dilakukan pada Jumat (16/9) di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya. Gubernur Hofifa mengatakan, program perlindungan masyarakat yang digagas Pemprov Jatim diperkenalkan dengan tujuan untuk meringankan beban dan membantu masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

Tak berhenti sampai di situ, Gubernur Hofifa menjelaskan berbagai program perlindungan sosial dan ekonomi telah dilakukan untuk mencegah inflasi menyusul kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat.

“Ada beberapa hal yang ingin kita buat rencana komitmen dan aksi bersama untuk mempercepat pengendalian inflasi di berbagai bidang ekonomi dan sosial. Tentu saja, ini akan menciptakan insentif untuk mencapai harapan Jatim Bangkit,” katanya. . .

Ppid Kabupaten Nganjuk

Gubernur Hofifa mengungkapkan, total pembiayaan program yang diberikan Pemprov Jatim mencapai Rp 257 miliar. Total anggaran dialokasikan untuk banyak program.

“Ada berbagai program untuk mendukung masyarakat dan melindungi masyarakat yang telah kita mulai. Kami berharap ini akan memperkuat sektor-sektor yang terkena dampak,” kata Gubernur Hofifa.

Bantuan tambahan untuk penerima ASPD adalah $600.000 untuk setiap 4.000 orang dalam kelompok sasaran, dengan total $2,4 miliar.

Lebih Sehat Dan Nikmat, Kkp Ajak Sajikan Ikan Tanpa Digoreng

Kemudian ada Bantuan Umum untuk 24.271 pengemudi/ojek reguler dan online dengan besaran bantuan masing-masing Rp 600.000. Total bantuan yang diberikan kepada para tukang ojek ini mencapai $14,562 miliar.

Selain itu, program pembebasan pajak untuk 34.917 kendaraan umum, termasuk mobil, dengan total anggaran $64.147 miliar sedang dilaksanakan.

Tak hanya itu, Pemprov Jatim memberikan bantuan Masyarakat kepada 30.000 peserta usaha kecil. Setiap pelaku usaha kecil mendapatkan hibah sebesar Rp. 600.000,- dengan total bantuan Rp 18 Miliar.

Melalui Program Ktn, Bnpt Berdayakan 250 Napiter

Selain itu, memberikan bantuan sosial kepada 20.770 nelayan. Setiap nelayan akan menerima hibah sebesar Rp 600.000. Khusus untuk nelayan, Pemkot Jatim telah memberikan dukungan anggaran total Rp 12,462 miliar.

Kemudian, untuk mengantisipasi inflasi pada industri makanan, Pemprov Jatim akan menyelenggarakan Kegiatan Lumbung Pangan dan Pasar Jatim di 5 Bakorvil dan 25 Pasar Rakyat. Program tersebut memiliki anggaran sebesar 17,7 miliar dolar AS.

Tak lupa, sektor pertanian juga akan mendapat perhatian. Pemerintah Jawa Timur memberikan bantuan dari Program Pangan Lestari kepada 100 kelompok (5.000 KK) berupa paket hidroponik, bibit hortikultura, dan kolam lele. Setiap penerima akan menerima hibah sebesar Rp 30 juta, dengan total Rp 3 miliar.

Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur 2022

Di sisi lain, khusus sektor transportasi, kata Gubernur Hofifah, subsidi transportasi akan diberikan dalam bentuk subsidi awal untuk kapal dengan total subsidi Rp15 miliar. Selain itu, penumpang bus Trans Jawa Timur akan mendapat subsidi sebesar Rp9 miliar.

Selanjutnya Program Bansos Tetap berupa PKH Plus untuk 40.000 KK senilai Rp 80 Miliar.

“Tidak hanya itu, kami terus mengembangkan program dan kegiatan untuk pertumbuhan positif Jawa Timur, seperti kebangkitan produk pertanian, pariwisata dan investasi untuk mengambil tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” kata gubernur. Turun.

Penebusan Pupuk Bersubsidi Dengan Kartu Tani

Hal ini dilakukan untuk mengkonsolidasikan bisnis terkait lainnya dengan merevitalisasi industri dan perdagangan. Transformasi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan investasi, optimalisasi pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, penguatan aliansi dengan UKM.

“Kemudian ada Program Pertumbuhan Pembangunan Manusia yang Optimis. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan menengah kejuruan dan komprehensif, serta meningkatkan akses pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Juga untuk meningkatkan level manajemen layanan pendidikan, meningkatkan level teknologi informasi dan komunikasi pendidikan,” ujar Gubernur Hofifa.

Selain itu, Gubernur Hofifa mengatakan, “Ada juga program Growth with Hope untuk menjamin lapangan kerja, yang dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas dan keterampilan pekerja.

Koran Memorandum Edisi 27 September 2022 By Memorandumcoid

“Program lain yang menjanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan di Jawa Timur bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pengembangan masyarakat pedesaan, pemberdayaan dan pelatihan, dan mendukung PKH Plus..program,” kata tokoh di Jawa Timur itu.

Secara khusus, Gubernur Hofifa meminta Bupati/Walikota berkoordinasi erat dengan seluruh jajaran dalam mengambil langkah-langkah strategis karena dikhawatirkan harga terlalu fluktuatif di beberapa daerah.

Menurutnya, hal ini dapat menurunkan daya beli masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika daya beli tiba-tiba turun, kemiskinan bisa meningkat.

Binder12jul21 By Harian Bhirawa

“Mari kita cermati semua situasi ini agar daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya hubungan ekonomi dan sosial. Itu sebabnya kami memiliki total Rp 257 miliar untuk membantu perekonomian dan masyarakat dalam program pengendalian inflasi. di Jawa Timur. dia mulai,” katanya.

Jumlahnya sebenarnya tidak sebesar itu, kata Hofifa. Oleh karena itu, negara bagian/kota diminta untuk membuat porsi yang jauh lebih besar dari biaya transfer umum

Program bansos, program diversifikasi pangan, program desa mandiri pangan, program bansos pemerintah terbaru, program ketahanan pangan, program peningkatan ketahanan pangan, program bansos 2021, program bansos pemerintah, program studi teknologi pangan, program bansos umkm, program bansos terbaru, program bansos kemensos