Program Bansos Proinsi Jawa Tengah 2020

Program Bansos Proinsi Jawa Tengah 2020 – KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si meluncurkan program bansos (Rastra) bantuan sosial (Bansos) pada Kamis (25/1/2018) sore di lobby lantai satu sekretariat daerah.

Upacara dihadiri oleh Dr. Ho Chi Minh City Mukaromah Syakoer, MM, bersama para asisten, perwakilan dari Kapolda Pekalongan, kepala badan perangkat daerah (OPD) terkait, kepala Divisi 6 Sub Divre Wilayah Pekalongan, kepala gudang Bulog 603 Bondansari, wakil bupati dan kepala desa/kelurahan. seluruh Provinsi Pekalongan.

Program Bansos Proinsi Jawa Tengah 2020

Dalam sambutannya, Menlu berharap agar proyek ini tepat sasaran, kesejahteraan (rastra) dapat diturunkan dari model support, berupa bantuan pangan. “Oleh karena itu, bentuk dukungan dan bentuk bansos sembako berbeda. Artinya, jika ada bentuk subsidi, ada sifat pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak yang disubsidi. Pada saat yang sama, beras murni mendapatkan bantuan sekarang, ”kata Bupati.

Penyaluran Bantuan Sosial Bagi 50 Lanjut Usia Di Kabupaten Tegal

“Ketika mekanisme dukungan dikembangkan, banyak hal yang terjadi, baik positif maupun negatif. Sisi negatifnya, distribusi biasanya dilakukan melalui kepala desa atau perangkat desa, sehingga banyak perangkat desa yang bingung dengan kasus ini. Sebab, ada distorsi atau penyimpangan dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah berupa subsidi,” imbuhnya.

Bupati mengatakan bahwa di Kabupaten Pekalongan terdapat 53.448 KPM yang telah mendapatkan bantuan dari berbagai program diantaranya Bansos Rastra dan mulai Juli 2018 mekanisme akan berubah dari Bansos Rastra menjadi Bansos Pangan Non Tunai (BPNT).

“Di tingkat nasional, penyaluran bansos Rastra dengan BPNT bersama KPM dilaksanakan mulai Januari hingga Agustus 2018, dengan target 15.498.936 KPM. Kemudian untuk Kabupaten Pekalongan akan dihibahkan selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2018 sebanyak 53.448 KPM,” jelas Bupati.

Tahun 2021, Kemensos Akan Lanjutkan Bansos Tunai Untuk 10 Juta Kpm

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Hari Suminto, SH.MH., dalam laporannya mengatakan, mulai tahun 2018, program bansos terdiri dari dua jenis, yakni bansos pangan (Rastra). Bansos) dan tanpa uang tunai. Bantuan Sosial Pangan (BPNT) menggunakan pelayanan terpadu. Keuangan (layanan perbankan – Himbara). “Sesuai instruksi Presiden Jokowi, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bansos Rastra harus dibebaskan dari Harga Pembelian Kembali (HTR) Rastra,” ujarnya.

Bapak Hari Suminto menyampaikan bahwa tujuan Bansos Rastra adalah untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan kurang mampu dengan memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar mereka. Sementara itu, bantuan pangan berupa bantuan pangan nontunai (BPNT) dapat digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras dan/atau telur, tergantung jumlah dan kualitas serta waktu dan tempat yang diminta.

Selain itu, Asisten II menjelaskan bahwa alasan Bansos Rastra antara lain adalah peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, serta mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD/TB) maupun ekonomi (dibagikan secara cuma-cuma/tebus) kepada KPM; pasar untuk produk pertanian; stabilisasi harga pasar; pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dan menjaga ketersediaan pangan nasional; dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pencairan Dana Bansos Rtlh Untuk Warga Kec. Sayung

Untuk pembelian di Bansos Rastra, jelas Hari dll, penyaluran ke KPM dilakukan setiap tanggal 25 bulan berjalan, beras dibagikan tanpa penebusan sebesar 10 kilogram per KPM, kualitas sedang (tingkat pewarnaan 95%). kadar air maksimum 14% dan gabah pecah maksimum 25%), dan Perum Bulog mendistribusikannya di titik-titik distribusi. 19 Epidemi. Jumlah ini lebih tinggi dari jumlah keluarga miskin di daerah yang mencapai 115 ribu keluarga.

Bupati Temanggung Al Khadziq menjelaskan bantuan awal berupa uang tunai dan sembako dari beberapa program. yaitu Proyek Keluarga Harapan (PKH), Perluasan Proyek Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sembako Reguler dan Bantuan Perluasan Sembako serta bantuan dari Dana Jaminan Sosial (JPS) Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung serta dana desa.

“Semua orang miskin harus dibantu. Kami tinggal menunggu waktu untuk membayar atau menyalurkan,” kata Khadziq, Minggu (17/5/2020).

Kapolda Jateng Salurkan Bansos Untuk Warga Grobogan Terdampak Covid 19

Dikatakannya, bantuan PKH telah diberikan kepada masyarakat miskin secara rutin sejak sebelum wabah kolera HIV-19. Bantuan ini menyasar 34.610 keluarga dan disalurkan secara rutin setiap bulan.

“Pencairan di bulan Mei bisa dilakukan mulai Senin (18/5/2020). Bantuan penyuluhan PKH ini menambah jumlah penerima PKH sebanyak 1.714 KK,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, bantuan sembako reguler sebesar 200.000 kip per bulan yang diberikan setiap bulannya kepada 45.156 KK miskin, dapat dibayarkan mulai Jumat (15/5/2020).

Pengecatan Penerima Bansos Pkh Di Kematan Talang

Sedangkan Bantuan Sosial Tunai (BST) berupa Rp. 600.000 tunai selama tiga bulan. Bantuan ini berasal dari Kementerian Sosial kepada 24.002 keluarga miskin yang belum menerima PKH dan sembako. Saat ini proses pencairan dana oleh kantor pos dilakukan kepada penerima manfaat yang belum memiliki rekening di Himbara (rekening bank di BNI, BRI, BTN, Mandiri).

Sementara itu, bantuan perluasan program sembako diterima oleh pemegang Kartu Jaminan Sosial (KKS) yang membayar Rp200.000 setiap bulan selama sembilan bulan. Hibah ini dapat digunakan untuk membeli kosmetik di e-Warong.

Bantuan ini diberikan kepada fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH, bantuan sembako reguler dan belum mendapatkan BST, total ada 29.450 KK.

Cara Mengecek Penerima Bantuan Pkh, Kis/pbi, Kip, Dan Bsp.

“Bagi yang menerima KKS dan mendapatkan isi ulang di Himbara, pembayaran dapat dilakukan mulai 15 Mei dan untuk lainnya, saat ini sedang dalam proses pendistribusian KKS dan rencananya akan dibayarkan sebelum lebaran,” kata Khadziq.

Untuk bantuan jaring pengaman sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 200.000 diberikan secara rutin selama tiga bulan kepada 6.965 keluarga miskin yang tidak menerima bantuan lain. Bantuan ini akan disalurkan sebelum Idul Fitri.

Selain semua program kesejahteraan tersebut, pemerintah negara Temanggung juga menerapkan kesejahteraan berupa sembako senilai Rp. 200.000 yang diberikan secara rutin selama 6 bulan kepada 13.588 keluarga miskin yang belum terdata. Untuk penerima bantuan lainnya. Bantuan ini akan disalurkan mulai 21 Mei mendatang.

Jateng Tanggap Covid 19

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung, Gema Artisti, besaran bantuan sebesar 600 ribu rupiah.tahun/keluarga untuk UKM di 35 kota/kota di Jawa Tengah. Proyek bahan baku JPE untuk UKM diluncurkan di Pondok Pesantren Islam Pancasila (Kopontren) Blotongan Salatiga pada Kamis (6/4/2020).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, JPE bertujuan untuk menggairahkan kegiatan usaha produksi UKM di bidang makanan ringan atau makanan ringan. Hal ini diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan penghidupan yang berkelanjutan, serta meningkatkan perekonomian daerah di masa pandemi Covid-19.

“Ini juga mendukung kebijakan Gubernur Jateng merehabilitasi UKM di Jateng saat wabah agar pengusaha bisa memimpin perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Situs Resmi Bpkp Ri

Kriteria UKM penerima bansos JPE untuk pembelian bahan baku produksi adalah UKM makanan/snack kecil yang masih dapat berproduksi dan memiliki pasar untuk menjual produknya.

Bapak Emma Rachmawati, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah mengatakan, hingga saat ini sudah ada 3.527 UKM yang telah mendapatkan bantuan JPE dari kota/kabupaten. Informasi tersebut telah diverifikasi oleh Pusat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan dinyatakan tidak untuk digandakan bersama

Program penyaluran bansos JPE dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama pada 21-22 Mei sebesar Rp 411.912.000 untuk 188 UKM. Tahap kedua, 1-5 Juni, sebesar Rp 3.208.805.000 untuk 1.239 UKM. Fase 3, 4-6 Juni, INR 5.000.986.000 untuk 1.896 UKM dan Fase 4, 9-10 Juni, INR 566.414.000 untuk 204 UKM. WONOSOBO – Tiga Kepala Keluarga (KK) kembalikan bantuan sosial tanpa uang dari masyarakat. (JPS) Proyek Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dua keluarga berasal dari Desa Semayu, Kecamatan Selomto dan satu keluarga berasal dari Desa Kaliwiro, Kecamatan Kaliwiro.

Daftar Penerima Blt Dd Desa Pecangaan Wetan

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Wonosobo, Retno Eko Syafariati menjelaskan, ketiga keluarga tersebut memutuskan untuk mengembalikan bantuan tersebut karena merasa dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

“Dalam istilah kami, kami menghimbau agar mereka memilih untuk lulus karena mereka dapat memenuhi kebutuhannya, dan kami menilai bantuan dapat diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan,” kata Retno saat rapat di kantornya, Jumat ( 5/6/2020). ).

Tiga rumah tangga, menurut Retno, masuk dalam kategori warga terdampak Covid-19. Bersama ribuan lainnya, mereka menerima bantuan JPS yang telah disalurkan sejak pertengahan bulan lalu.

Bawaslu Jateng Raih Predikat Informatif Dari Bawaslu Ri

Selain itu, jumlah penerima manfaat JPS Pemprov Jateng di Kabupaten Wonosobo sebanyak 22.146 orang yang tersebar di 35 desa. Penerima manfaat adalah mereka yang terdampak pandemi Covid-19, namun tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Yang telah difasilitasi oleh Rejeki Anggaran (BTT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini adalah penyaluran bantuan sembako nontunai kepada masyarakat non-DTKS seperti pedagang kecil yang tidak bisa berjualan. Pekerja informal yang tidak bisa bekerja, jadi tidak punya penghasilan,” kata Retno.

Selain itu, ada juga pengungsi, termasuk pelajar dan mahasiswa. Kemudian ada pekerja tanpa penghasilan, pekerja yang di-PHK atau dirumahkan, janda pejuang kemerdekaan dan kelompok lain yang berjuang mengatasi kesulitan akibat Covid-19.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Salurkan Bantuan Sosh Ke 7 Lksa Di Kabupaten Tegal

Hingga saat ini, bantuan tersebut telah tersalurkan kepada 60 persen keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial JPS di provinsi, lanjut Retno, berupa sembako senilai Rp200.000 yang akan diberikan selama tiga bulan.

“Rinciannya beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, telur ayam 1 kg, air tawar 275 ml, ikan/lauk Rp 20.000, dan mie 400 gram,” jelas Retno.

Untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19, Retno mengatakan pendistribusian JPS bekerja sama dengan PT Pos Indonesia di setiap daerah untuk menghindari kepadatan.

Bupati Gunung Mas Terima Bansos Dari Gubernur Kalteng

Retno mengindikasikan pihaknya akan terus memantau pelaksanaan penyaluran JPS di provinsi tersebut untuk memastikan setiap nama yang diajukan dalam kuota mendapatkan haknya, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Selain JPS untuk Provinsi Jawa Tengah, beberapa program bantuan yang disalurkan di Kabupaten Wonosobo adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Tumbuh Kembang, Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa dan Uang Tumbuh dan Sosial. Dukungan (BST) dari Kementerian Sosial RI.

Program bansos pemerintah terbaru, program bansos umkm, program bansos, bansos program sembako, program bansos 2021, loker jawa tengah 2020, program bansos terbaru, program sejuta rumah jawa tengah, program bansos kemensos, program bansos pemerintah, bantuan bansos jawa tengah, pajak motor pcx 2020 jawa tengah